Indeks Ruu Kuhap

KPK terus mengkaji substansi RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu kewenangan dan efektivitas kerja lembaga antikorupsi.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengklaim proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak terburu-buru.

Pembahasan RUU KUHAP dinilai kilat dan minim partisipasi publik. Koalisi sipil menuding prosesnya manipulatif dan sekadar memenuhi kewajiban.

Seorang Kepala Puskesmas di Sulawesi Barat diduga jadi korban salah tangkap polisi saat eksekusi lahan. Ia alami luka parah dan kini dirawat di ICU.

Budi menekankan, selama ini penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan untuk mendapatkan informasi awal yang krusial, termasuk dalam menemukan alat bukti.

Habiburokhman berkelakar selama Janur Kuning Paripurna belum diketok, maka peluang pembahasan dan menampung aspirasi soal RUU KUHAP terus berjalan.

Habiburokhman menilai percuma bila masyarakat sipil berbicara di luar karena hanya berbicara dengan dia sementara di Gedung DPR bisa semua partai.

LBH Apik menilai, ada perbedaan antara peradilan umum dan militer sehingga kasus kekerasan perempuan atau KDRT oleh sebaiknya diadili peradilan umum.

Komnas Perempuan berharap bahwa RUU KUHAP nantinya bisa menjadi pedoman yang berkeadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Ratna berharap RUU KUHAP mengatur laporan mandek dibawa ke praperadilan, agar bisa memberikan akses keadilan kepada korban kejahatan.

Kajian Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dinilai penting agar perempuan mendapat perlindungan haknya sebagai saksi maupun korban atau terdakwa.

Budi menyebut beberapa pasal dalam RUU KUHAP tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU.

Apabila penyidik tidak menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari, maka dapat dilaporkan ke atasannya atau fungsi pengawasan.

Kewenangan polisi justru berkurang karena ada penyidik dari lembaga lain yang juga diatur dalam RUU KUHAP.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kewenangan terkait penyadapan tidak akan diatur dalam revisi RUU KUHAP yang tengah dibahas.

Dalam setiap konferensi pers yang digelar KPK, kebanyakan tersangka ditampilkan dengan mengenakan masker, bahkan kadang memakai topi.

RUU KUHAP mengatur ketentuan pembatasan waktu pencekalan tersangka ke luar negeri (LN) dengan maksimal 6 bulan

Sejumlah anggota DPR menilai seorang saksi tidak boleh disamakan dengan tersangka, sehingga masih memiliki hak untuk bebas berpergian.

Pemerintah juga sepakat untuk menerapkan restorative justice di kasus penghinaan presiden karena penghinaan masuk delik aduan absolut.