Indeks Ruu Kuhap

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pasal yang melarang MA memberikan hukuman lebih berat dari putusan awal telah disepakati untuk dihapus.

Terdapat sepuluh substansi pokok yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada DPR RI.

Habiburokhman mengeklaim pembahasan RKUHAP akan berfokus upaya restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat.

Kejagung mengungkap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi menjerat aktivitas jurnalistik.

Dasco mengeklaim selama masa reses telah dilakukan sejumlah audiensi untuk menyimak masukan terkait RUU KUHAP.

Menkum, Supratman Andi Agtas, memastikan pihaknya akan memfinalisasi DIM RUU Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Senin (23/6/2025).

Jangan sampai proses cepat menuju pengadilan menimbulkan ketidakadilan karena tak terkontrol oleh KUHAP.

Saat ini belum ada aturan yang melindungi orang yang bukan tersangka atau terdakwa, namun barang miliknya ikut disita.

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.

Hal semacam itu seharusnya dapat dikontrol secara jelas dalam revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Chairul Huda menilai definisi penyidikan dalam KUHAP saat ini cenderung harus berujung penetapan tersangka.

Peradi khawatir jika pasal penyadapan dimasukkan ke RUU KUHAP berpotensi memunculkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum.

Pemerintah menargetkan penyusunan draf RUU KUHAP rampung pekan ini.

Dalam revisi KUHAP ini penting untuk menjaga prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Habiburrokhman beralasan masa sidang kali ini durasi kerja DPR RI terbilang singkat yaitu 1 bulan 25 hari kerja, sehingga terlalu pendek membahas RUU KUHAP.

Revisi KUHAP akan lebih berfokus pada perihal hak asasi manusia (HAM) para pelanggar hukum.

Pembahasan DPR dengan K/L yang berlangsung tertutup sejak Januari hingga pertengahan Maret 2025 membuat agenda revisi KUHAP menjadi tidak transparan.

Sekitar 70 persen responden tidak mengetahui bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah bahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Koalisi masyarakat sipil terkejut revisi KUHAP sudah tersedia dalam bentuk draf tanpa melibatkan partisipasi publik.