Indeks Ruu Kuhap

Politik
Selasa, 25 Mar 2025

Puan soal Penanggung Jawab Revisi KUHAP: Diputuskan usai Reses

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

Peradi-SAI Minta Advokat Diberi Hak Imunitas saat Membela Klien

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

DPR: Penghinaan Presiden Harus Diselesaikan Restorative Justice

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

Peradi-SAI Minta Siaran Langsung Sidang Diatur dalam RKUHAP

Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

Peradi-SAI Minta Revisi KUHAP Tak Beri Kewenangan PK Pada Jaksa

Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

Peradi-SAI Minta Kewenangan Penyidikan Jaksa Dibatasi di RKUHAP

Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.
News Plus
Sabtu, 22 Mar 2025

Jangan Asal Kebut Pembaruan KUHAP Jika Banyak Pasal Bermasalah

Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

DPR Targetkan Pembahasan Revisi KUHAP Beres Sebelum Januari 2026

Habiburokhman mengatakan revisi KUHAP akan fokus pada proses penguatan hak bagi mereka yang tidak bermasalah dengan hukum.
Hukum
Rabu, 5 Mar 2025

Revisi KUHAP: Pengacara Hasto Minta Tersangka Ditahan saat Vonis

Maqdir meminta legislator mempertimbangkan kondisi lapas dan rutan yang penuh sesak dan hal tersebut sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi.
Politik
Jumat, 16 Des 2022

RUU KUHAP akan Jadi Usul Inisiatif DPR, Draf Awal Segera Disusun

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.
Hukum
Rabu, 16 Feb 2022

Komisi III DPR RI Setujui Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata tersebut ialah 930 bersifat tetap, 172 bersifat redaksional, 137 bersifat subtansi, serta 83 bersifat subtansi baru.
Hukum
Rabu, 16 Feb 2022

Warisan Kolonial, Menkumham Sebut Hukum Acara Perdata Harus Diganti

Menurut Yasonna, RUU HAP mampu memberikan kepastian hukum, keadilan bagi semua pihak, terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada subjek hukum.