Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, kemarin (16/7/2020).
Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BIM) Farkhan Evendi berkata yang ditolak Kesatuan Pemuga Siaga Pancasila bukan hanya judul RUU HIP, melainkan keseluruhan isi dari RUU tersebut.
Rapat Paripurna DPR RI tidak akan membahas dan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020) siang.
Menkopolhukam Mahfud MD berkata surat resmi sikap pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP akan diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.
Koordinator Aksi Aliansi Antikomunisme (ANAK NKRI) Very Koestanto berkata salah satu dari tiga poin tuntutannya adalah pembubaran partai pengusul RUU HIP.
Ketua MPR Bamsoet menyebut Jokowi ingin agar lembaga pembinaan Pancasila bisa berbentuk undang-undang, baik dari sisi ideologi, pelaksanaan, sosialisasi dan proses pembinaan Pancasila.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga, tidak ada agenda "long march".
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan 20 Juli merupakan batas waktu 60 hari setelah DPR mengirimkan RUU HIP kepada pemerintah. Saat ini "bola panas" ada di tangan pemerintah.