Indeks Rumah Dinas Dpr

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Tunjangan rumah Rp50 juta ditujukan sebagai kompensasi karena anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Ini penjelasannya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memandang besaran angka tunjangan rumah bagi anggota dewan senilai Rp50 juta sudah melalui proses kajian.

Gaji anggota dan pimpinan DPR RI dengan tunjangannya ditambah tunjangan rumah pengganti rumah dinas sebesar Rp50 juta per bulan dapat mencapai Rp100 juta.

Gaji anggota DPR bisa tembus Rp3 juta per hari jika ditambah tunjangan rumah bulanan sebagai pengganti rumah dinas. Simak rincian gaji dan tunjangannya.

Kebijakan penggantian fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah dinas diumumkan pada 4 Oktober 2024.

Budi menambahkan, setelah penghitungan kerugian negara rampung, KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara ini.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan pihaknya menunggu instruksi dari Kemenkeu terkait alih fungsi rumah dinas DPR ke menteri-wamen.

Modus korupsi kasus ini berkutat pada mark up dan pemberian timbal balik antara pemberi proyek dalam hal ini Setjen DPR dengan vendor.

Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

Persoalan tunjangan rumah menandakan DPR sering memulai periode baru dengan kegaduhan terkait fasilitas ketimbang urusan rakyat.

Hanya anggota DPR RI yang tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui rumah dinas anggota DPR RI banyak tikus karena lingkungannya dekat sampah dan kali.

Setiap hari pengelola mendapat 15-20 keluhan anggota DPR dalam aplikasi perawatan rumah jabatan Kalibata (Perjaka).

Sebagian rumah dinas DPR di Kalibata terlihat lusuh karena tak ditempati. Tak ada yang rusak berat sehingga masih layak ditempati.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan, yang besarannya masih dalam tahap pengkajian.

IPC menilai pemberian tunjangan rumah bulanan DPR dengan alasan rumah dinas tidak layak ditempati adalah bentuk pemborosan.

Pemeriksaan ini untuk memastikan keuntungan vendor yang diduga terlibat dalam kasus korupsi rumah dinas DPR.

Dalam kasus ini, Indra Iskandar menjadi salah satu yang ruangannya digeledah oleh penyidik KPK dan sejumlah barang bukti pun disita.

Meski sejauh ini dugaan masih mengarah pada birokrasi kesekretariatan DPR, namun penyidik harus meneliti kemungkinan keterlibatan anggota dan pimpinan DPR.