Indeks Rumah Dinas Dpr

Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

Persoalan tunjangan rumah menandakan DPR sering memulai periode baru dengan kegaduhan terkait fasilitas ketimbang urusan rakyat.

Hanya anggota DPR RI yang tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui rumah dinas anggota DPR RI banyak tikus karena lingkungannya dekat sampah dan kali.

Setiap hari pengelola mendapat 15-20 keluhan anggota DPR dalam aplikasi perawatan rumah jabatan Kalibata (Perjaka).

Sebagian rumah dinas DPR di Kalibata terlihat lusuh karena tak ditempati. Tak ada yang rusak berat sehingga masih layak ditempati.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan, yang besarannya masih dalam tahap pengkajian.

IPC menilai pemberian tunjangan rumah bulanan DPR dengan alasan rumah dinas tidak layak ditempati adalah bentuk pemborosan.

Pemeriksaan ini untuk memastikan keuntungan vendor yang diduga terlibat dalam kasus korupsi rumah dinas DPR.

Dalam kasus ini, Indra Iskandar menjadi salah satu yang ruangannya digeledah oleh penyidik KPK dan sejumlah barang bukti pun disita.

Meski sejauh ini dugaan masih mengarah pada birokrasi kesekretariatan DPR, namun penyidik harus meneliti kemungkinan keterlibatan anggota dan pimpinan DPR.

Selain menyoroti pergantian gorden yang tidak penting, Boyamin juga melihat adanya kejanggalan dalam proses tender yang tidak transparan.

Kemenkeu masih mengkaji opsi tetap menyediakan rumah dinas bagi anggota DPR RI atau menggantinya dengan uang tunjangan.

Achmad Baidowi menyatakan, wacana penggantian rumah dinas DPR dengan uang harus dipertimbangkan sebelum benar-benar direalisasikan.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."