Indeks Revisi Uu Md3

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.

Salah satu isi dalam pasal UU MD3 adalah mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa melalui kepolisian.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Fahri menyatakan apabila Jokowi tidak menandatangani UU MD3 itu maka seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody

Jokowi mestinya mengetahui pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 sejak proses pembahasan.

Meski tidak ditandatangani oleh presiden, UU MD3 tetap berlaku 30 hari setelah disahkan.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Mahfud menganggap munculnya pasal pemidanaan terhadap penghina DPR menandakan lembaga itu takut dikritik.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

UU MD3 ini dinilai makin memperkuat posisi DPR dan anggota DPR.

Kewenangan dan hak baru DPR termaktub dalam pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1 UU MD3.

"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.