Indeks Revisi Uu Md3

Menkumham Yasonna Laoly berdalih pernah menyampaikan kepada DPR agar pasal-pasal kontroversial di UU MD3 tidak dimasukkan.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

Bamsoet menyatakan pelantikan wakil ketua DPR RI dari PDIP dilaksanakan pada Selasa, 20 Maret 2018.

Jokowi menyadari, meskipun dirinya tak menandatangani, UU MD3 itu tetap berlaku.

Jokowi memang menolak menandatangani draf UU MD3, tapi tidak melakukan langkah nyata setelahnya. Presiden ke-7 Indonesia ini dianggap tidak pernah benar-benar serius.

Ratusan Mahasiswa dari Aliansi BEM Se Jabodetabek dan Banten menggelar aksi turun ke jalan menuntut pembatalan revisi UU MD3 di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Hasto menyatakan PDIP akan menyerahkan nama pimpinan DPR dan MPR setelah UU MD3 baru resmi dinomori, Kamis (15/3/2018).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Menurut Ketua Baleg, rencana Jokowi menerbitkan Perppu pembatalan pasal kontroversial UU MD3 sebagai pencitraan belaka.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate meminta DPR RI berkonsultasi dengan Presiden, untuk mencari jalan keluar terkait pro kontra UU MD3. 

Terkait polemik persetujuan Presiden Jokowi terhadap draft UU MD3, ahli hukum tata negara Mahfud MD mengatakan ada beberapa alternatif sikap Presiden menyikapi hal ini.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.