Indeks Revisi Uu Md3
Said Abdullah Akui Pernah Usul Revisi UU MD3 tapi Ditolak Dasco
Said Abdullah mengatakan usulan revisi UU MD3 kala itu terkait kewenangan keuangan DPR, bukan penetapan kursi ketua DPR.
PDIP Dengar Ada Isu Ubah Penetapan Ketua DPR melalui Perppu MD3
Pratikno membantah adanya isu Perppu MD3 untuk mengubah penetapan kursi ketua DPR.
Puan Klaim Tak akan Ada Revisi UU MD3 Sampai Akhir Jabatan DPR
Puan menegaskan UU yang mengatur sistematika pemilihan pimpinan DPR harus dijaga dan dihargai oleh semua elemen di DPR.
PDIP Waspadai Langkah Golkar Rebut Kursi Ketua DPR RI
PDIP mewanti-wanti Golkar munculnya konflik di masyarakat bila merebut kursi ketua DPR RI periode 2024-2029.
Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
Sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 masing-masing mendapat satu kursi pimpinan MPR.
Revisi UU MD3: Pimpinan MPR Disepakati Sesuai dengan Jumlah Fraksi
Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.
Usulan Revisi UU KPK dan UU MD3 akan Dibahas di Rapur DPR Kamis
Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 5 September 2019 akan membahas usulan revisi UU KPK dan UU MD3.
Golkar & Nasdem Tak Sepakat Revisi UU MD3 Penambahan Pimpinan MPR
Menurut Golkar, UU MD3 sebaiknya tak direvisi oleh DPR periode 2014-2019 yang masa kerjanya tinggal sebulan lagi.
Wacana Ketua MPR Jadi 10, Fadli Zon: Anggaran Tak Terlalu Besar
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengaku setuju dengan adanya wacana penambahan kursi di elite Ketua MPR dari delapan ketua menjadi sepuluh.
Tiga Calon Pimpinan MPR Akan Dilantik pada 26 Maret
Penetapan dan pelantikan tiga wakil ketua MPR merupakan konsekuensi terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3.
Memercik Muka Sendiri: Jokowi Gagal Bikin Citra Bersih dari UU MD3
Polemik pasal-pasal kotor dalam perubahan UU MD3 bikin citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.
Makan Siang Gratis bagi Politikus Senayan berkat Revisi UU MD3
Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.
Dusta Menkumham Yasonna & Presiden Jokowi dalam UU MD3
Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.
"Ada Kompromi-Kompromi Politik dalam UU MD3"
"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.
Utut Adianto akan Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPR Siang Ini
Utut Adianto akan dilantik sebagai wakil ketua DPR siang ini. Bidang yang mungkin diisi oleh Utut adalah BAKN.
PKB Tunjuk Muhaimin Jadi Wakil Ketua MPR
Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDIP dan Gerindra, akan mengisi tambahan kursi pimpinan MPR RI sesuai UU MD3.
MK: Penolakan UU MD3 adalah Perkembangan Bagus dalam Bernegara
Ada penolakan terhadap UU, berarti kesadaran warga makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.
PPP dan PKB Beda Pendapat Soal Penambahan Pimpinan MPR dalam UU MD3
PPP menilai kata 'suara' dalam Pasal 427A UU MD3 harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi.
UU MD3 Baru Sah Berlaku, Menkumham: Silakan Kalau Mau Uji Materi
Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.
PSI Dukung Keputusan Presiden Tidak Tandatangani UU MD3
Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia