tirto.id - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengaku setuju dengan adanya wacana penambahan kursi di elite Ketua MPR dari delapan posisi ketua menjadi sepuluh.
Mengenai efek anggaran akan bengkak jika kursi di MPR bertambah, Fadli mengatakan, biaya penambahan untuk penambahan kursi baru bisa diatur karena tidak akan terlalu besar.
"Kalau itu kan bisa di-adjustment yah, Saya kira bisa itu dimodif [modifikasi] lah, sejauh saya kira tidak akan terlalu banyak penambahan anggaran yang signifikan," kata dia di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).
Ia menjelaskan, pengeluaran untuk gaji Ketua MPR dengan jumlah 10 kursi tidak akan terlalu menghabiskan biaya.
"Enggak mungkin lah saya kira enggak mungkin bisa sejauh itu," kata dia.
Ia menjelaskan, jika pembahasan mengenai adanya penambahan kursi menjadi menjadi sebuah konsensus kemufakatan dari musyawarah yang terjadi, artinya akan ada komunikasi politik yang terjadi.
"Saya kira bagus-bagus saja ini juga bagian dari upaya terus kita melakukan perubahan yah apalagi MPR kan bukan institusi badan yang terlalu political practice. Minded. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau ada perubahan itu," terang dia.
Sementara itu, mengenai wacana penambahan Ketua MPR menjadi 10 bersinggungan dengan aturan di dalam Undang-undang MD3 yang menjelaskan soal kuota pimpinan MPR di periode ini menjadi lima dari sebelumnya delapan.
Ketika ada wacana penambahan isu revisi UU MD3 pun mencuat, mengenai hal tersebut Fadli mengatakan, jika ada wacana penambahan kursi ketua MPR, hal tersebut hanya merupakan dinamika politik.
"Sebenarnya kalau ini tidak terlalu banyak mempengaruhi bagi kinerja dan pelaksanaan tugas ini bagian dari dinamika politik ya namanya dinamika ya kadang-kadang fluid [cair] ada fluktuasi dan di masa lalu juga gitu kan di awal pemerintahan ini juga terjadi perubahan di awal 2015 saya kira justru itu menciptakan satu iklim yang lebih kondusif," terang dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
