Tinggalkan Gerindra, PKS Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dukungan tersebut telah disampaikan PKS dalam rapat lobi-lobi dengan seluruh perwakilan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (3/10/2019) sore.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam rapat tersebut sebanyak delapan fraksi termasuk PKS telah menyatakan untuk mendukung Bamsoet.

"Dalam semangat untuk menghormati kebijakan, untuk mengambil keputusan, untuk menghadirkan perubahan, untuk memunculkan permusyawaratan dan permufakatan, maka PKS bisa menerima usulan untuk mendukung Pak Bambang Soesatyo sebagai calon ketua MPR," ujar Hidayat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Hanya Fraksi Partai Gerindra, menurut Hidayat, yang masih memperjuangkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon ketua MPR. Sementara itu kelompok DPD meminta waktu untuk membulatkan dukungan ke satu nama dalam rapat paripurna malam nanti.

"Gerindra tetap sampaikan sikapnya untuk mengusung Pak Muzani, karenanya sekarang lagi skorsing untuk kemudian diadakan lobi khusus," jelas Hidayat.

Lobi khusus ini dilakukan antara Bamsoet, Muzani dengan perwakilan DPD yamg tujuannya agar terjadi musyawarah mufakat dalam memilih ketua MPR.

Hidayat menerangkan, rapat sempat mengusulkan pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunthe untuk segera memilih Ketua MPR secara musyawarah-mufakat tanpa pemungutan suara. Namun, Gerindra masih berharap nama Muzani dibawa ke dalam rapat paripurna. Untuk itulah, kedua calon bersama DPD diberikan lobi khusus sebelum dilakukan rapat paripurna.

Sementara itu, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diusung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad membuka peluang untuk mendukung dua kandidat terkuat, yakni Bambang atau Muzani dalam pemilihan Ketua MPR. Namun DPD mengajukan 5 syarat apabila kandidat ingin mendapatkan dukungan DPD.

“Kami akan bergabung dengan partai mana yang mau mengikuti lima permintaan kami,” kata Fadel.

Adapun lima tuntutan tersebut, yakni DPD minta dilibatkan dalam pembahasan dana transfer daerah; DPD minta dilibatkan dalam mengatur dana desa; DPD ingin ikut mengatur mengenai dana insentif untuk pemerintah daerah; serta DPD minta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Pemda diperbaiki.

Terakhir, DPD minta adanya penguatan dengan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UUD 1945.

“Untuk poin kelima itu masih panjanglah. Saya bilang empat itu dahulu supaya DPD punya gigi di daerah-daerah,” ujar Fadel.

Menurut senator dari Wilayah Timur I ini, lima tuntutan tersebut telah disampaikan kepada dua calon terkuat ketua MPR, yakni Ahmad Muzani dan Bambang Soesatyo.

“Golkar responnya lebih bagus, karena dia akan mengambil pimpinan komisi anggaran yaitu Komisi XI. PDIP akan mengambil Badan Anggaran, kan lagi negosiasi. Maka kita bilang itu lobi dulu baru kita mau,” ujar Fadel.

Apabila satu dari dua calon terkuat tersebut bersedia tanda tangan hitam di atas putih untuk mewujudkan lima tuntutan tersebut, maka DPD akan memberikan dukungan. “Kita lihat nanti,” pungkas Fadel.