Indeks Revisi Uu Md3
Kewenangan DPR di Tiga Pasal UU MD3 Dinilai Merusak Ketatanegaraan
Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR
MKD Sebut Pasal 245 UU MD3 Tidak Akan Halangi Proses Hukum
Posisi MKD dalam memberi pertimbangan seperti yang dimaksud oleh pasal 245 ayat 1 adalah untuk menjaga marwah DPR.
Jawab Cecaran Komisi III Soal UU MD3, Laode: Saya Siap Keluar KPK
Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.
KPK Permasalahkan Pasal di UU MD3 Terkait Pemeriksaan Anggota DPR
Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pemuda Muhammadiyah Diminta Tak Pilih Parpol Pendukung UU MD3 Baru
Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.
KPK Kritik Ketentuan Pemeriksaan Anggota DPR di UU MD3 Baru
KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.
DPR Resmi Mengesahkan UU MD3, Dua Fraksi Menolak
DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.
Nasdem akan Walk Out dari Rapat Paripurna UU MD3
Walk out itu dilakukan karena Nasdem tidak setuju dengan penambahan kursi pimpinan DPR yang dinilai tidak mempunyai korelasi dengan perbaikan kinerja dewan.
Nasdem Minta Revisi UU MD3 Dikaji Ulang dan Ditunda Pengesahannya
Nasdem menilai ada beberapa pasal yang rancu dalam revisi UU MD3.
Gerindra Siap Tunjuk Muzani Sebagai Pimpinan MPR Baru
Keputusan tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Perubahan UU MD3 Menguntungkan PDI Perjuangan
Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.
Pakar Hukum Tata Negara Soroti Revisi UU MD3 Soal Pemanggilan Paksa
"Jangan semua hal yang sangat politis kemudian dipaksakan menjadi pasal peraturan perundangan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.
UU MD3 Baru: Kini DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang
Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.
PDIP Belum Tentukan Sosok untuk Isi Jatah Pimpinan DPR dan MPR
Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.
Bamsoet Sebut Tambahan Kursi Pimpinan DPR Bukan Balas Budi ke PDIP
Pemerintah menyepakati penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPD, seperti halnya usulan panitia kerja (Panja) RUU MD3.
Tarik Ulur Golkar-DPR Usai Setya Novanto Lengser
Golkar belum juga mengusulkan nama pengganti Setya Novanto ke DPR. Alasannya, mereka masih menunggu revisi UU MD3.
Revisi UU MD3, Upaya PDIP Meraih Kursi Pimpinan DPR
Revisi UU MD3 dilakukan untuk menyenangkan PDIP, kata pengamat politik Asep Warlan.
Revisi UU MD3: Gerindra Tetap Minta Tambahan 2 Kursi Pimpinan DPR
Fraksi Gerindra masih bersikukuh mengusulkan penambahan 2 kursi pimpinan DPR dalam pembahasan revisi UU MD3.
Peneliti Formappi: Revisi UU MD3 Jangan Hanya Senangkan PDIP
"Kalau hanya menambah kursi pimpinan untuk PDIP, itu hanya untuk menyenangkan partai saja," kata peneliti Formappi, Lucius Karus.
KPK Abaikan Panggilan Pansus Selama Putusan MK Belum Keluar
Keputusan KPK mengenai panggilan Pansus Angket di DPR RI tetap menunggu isi putusan MK terhadap gugatan uji materi UU MD3.