Indeks Revisi Uu Kpk

Baleg DPR menyatakan pembahasan revisi UU KPK rampung dan bisa masuk rapat paripurna hari ini, Senin (16/9/2019).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku telah menerima surat dari pimpinan KPK terkait penundaan pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

DPR akan segera mengesahkan revisi UU KPK setelah hari ini akan dibawa ke Bamus lalu ke rapat paripurna.

Perbedaan isi UU No. 30/2002 (revisi UU KPK) sebelum direvisi dan setelah revisi.

Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) dinilai tak diperlukan, karena rawan konflik kepentingan.

Dewan Pers akan mengkaji aduan terhadap Majalah Tempo secara internal dahulu sebelum pelaksanaan mediasi.

Pelapor tidak mengetahui Undang-undang apa yang dilanggar Majalah Tempo.

Ketua KPK Agus Rahardjo buka suara atas tudingan adanya kelompok "Taliban" untuk mendiskreditkan lembaganya.

Hasto menganggap karikatur majalah Tempo sebagai serangan ke Jokowi secara pribadi.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan sejumlah massa yang dibayar ketika menggelar demonstrasi di kantor KPK.

KPAI mengaku akan mendalami dugaan eksploitasi anak-anak saat demonstrasi di KPK, Sabtu lalu.

Novel Baswedan menduga isu Taliban di KPK digunakan untuk memecah internal KPK.

Wadah pegawai KPK sebagai ujung tombak perlawanan terhadap pelemahan KPK.

Pelemahan KPK dinilai telah menyalahi amanah reformasi dan konstitusi.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, menghilangkan semangat independensi.

Komisi III DPR RI akan berfokus pada revisi poin keberadaan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan SP3. DPR memandang waktu yang terbatas membuat legislatif fokus pada dua poin tersebut.

Pengajar hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar Syamsuddin Radjab sepakat dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ia pun mendorong agar Dewas KPK masuk struktur agar berpengaruh.

Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan pimpinan komisi antirasuah menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Jokowi. Hal ini menyusul revisi UU KPK yang dibahas di DPR.