Indeks Revisi Uu Kpk

Ketua KPK Setyo Budianto mengaku pilih fokus kerja saat Jokowi dituding cuci tangan oleh ICW.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan UU bukan barang pinjaman yang bisa dikembalikan setelah selesai dipakai.

Revisi UU KPK pada 2019 melucuti sejumlah kewenangan lembaga antirasuah itu hingga membuatnya tumpul. Itulah tantangan nyata bagi para calon pimpinan baru.

Busyro menilai, pembatalan revisi UU KPK akan membuat KPK kembali ke UU lama dan bisa membuat lembaga antirasuah bekerja lebih baik seperti di masa lalu.

Selain mengevaluasi kinerja pimpinan, legislatif dan pemerintah juga harus mengembalikan independensi KPK dengan merevisi UU KPK yang berlaku saat ini.

DPR kecewa Dewas KPK lembek. Mereka lupa bila KPK tak bertaji akibat revisi UU KPK yang DPR dan pemerintah lakukan.

Revisi UU KPK merusak sistem dalam tubuh KPK. Proses pemberian sanksi pada internal KPK yang bermasalah akhirnya menjadi birokratis.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejumlah aktivis antikorupsi mengatakan revisi UU KPK berperan penting dalam menggerus independensi KPK.

Istana mengklaim tidak pernah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo membahas penghentian kasus e-KTP.

Jokowi mengaku tak masalah dikritik, termasuk BEM UI yang memberi gelar "The King of Lip Service." Mengapa pendukungnya sewot?

Menurut Novel, polemik KPK akan membuat investor luar negeri berpikir ulang soal investasi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi soal hasil asesmen TWK 75 pegawai.

Penolakan uji formil dan materiil telah memicu pertanyaan Novel Baswedan dipecat hingga kehancuran KPK tinggal menunggu waktu.

Hanya satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari putusan MK ini yaitu, Wahiduddin Adams.

DPR mengusulkan KPK membentuk unit teliksandi untuk mencegah kasus pemerasan oleh penyidik. Aktivis antikorupsi menilai itu bukan solusi.

UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menilai Dewas KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas

KPK melakukan dua OTT dalam dua hari. Salah satu di antaranya menteri. Apakah ini tanda KPK bangkit dari mati suri?