Indeks Revisi Uu Kpk

Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik Jokowi ini bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.

Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati koruptor, tapi itu dianggap retorika belaka.

Presiden Jokowi dinilai sejak awal tak serius dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.

Presiden Joko Widodo diharapkan bersedia menerbitkan peraturan presiden tentang independensi pegawai KPK.

Penasihat KPK yang merasa dirugikan terkait UU KPK yang baru dapat melayangkan gugatan ke MK.

Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Agus Rahardjo menyebut ada keresahan di internal pegawai terkait independensi, sebab dalam UU KPK versi revisi, pegawai KPK punya loyalitas ganda: ke lembaga dan pemerintah.

KPK mengklaim di mata anggota Komisi III DPR RI selalu salah dan dimarahi. Saat RDP selalu jadi sasaran kemarahan.

Pimpinan KPK kompak membantah tuduhan anggota Komisi III DPR soal gelontoran dana APBN ke LSM atau ormas.

3 pegawai KPK telah mengajukan mundur setelah revisi UU KPK dan diperkirakan masih ada lagi pegawai yang menyusul.

Direktur Pusako Fery Amsari berpendapat bahwa DPR selalu menyalahkan sikap KPK dan warga terkait UU KPK.

Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif. 

Jokowi masih punya waktu untuk menerbitkan Perppu sebelum UU KPK 19/2019 berlaku penuh pada 21 Desember 2019.

Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.

Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.

Jadi ASN disebut 'enak', karena bisa bertugas di berbagai lembaga dan kementerian.

Jokowi perlu memprioritaskan orang yang berpengalaman di bidang hukum untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu mengenai perubahan UU KPK.

Menkopolhukam Mahfud MD merespons desakan ICW agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dalam waktu 100 hari.