Indeks Revisi Uu Kpk

KPK Tetap Lantik Nurul Ghufron meskipun usianya tak memenuhi syarat berdasarkan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.

Pengurus pusat BEM Nusantara berkummpul di Bandung dan rumuskan hasil pertemuan ke dalam sepuluh poin/

UU KPK hasil revisi sudah resmi diundangkan hari ini. Di tengah penolakan UU KPK ini, Perppu belum juga diterbitkan Jokowi, bagaimana nasib KPK ke depan?

Penomoran UU baru KPK sudah tersebar tapi isinya belum disebarluaskan ke publik.

KPK jadi satu-satunya lembaga Indonesia yang dihambat oleh penguasa.

Jokowi diminta tak ragu untuk terbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal dalam UU KPK baru.

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Operasi Tangkap Tangan KPK bisa tetap jalan meski belum ada Dewan Pengawas setelah revisi UU KPK resmi berlaku.

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis akan berlaku mulai hari ini, 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Agus Rahardjo berkata KPK tetap berharap Presiden Jokowi terbitkan Perppu meski lembaganya juga sudah siapkan perkom terkait UU KPK hasil revisi yang akan berlaku.

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Presiden Jokowi didesak agar mengeluarkan Perppu KPK untuk menyelamatkan lembaga antirasuah ini.

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.

Wadah Pegawai KPK mencemaskan revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang akan mulai berlaku besok.

Undang-Undang KPK hasil revisi otomatis berlaku 17 Oktober jika Presiden Jokowi tak terbitkan Perppu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati menyampaikan hal itu menanggapi tenggat waktu penerbitan Perppu KPK yang diberikan mahasiswa.

Kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar umumnya memiliki tingkap kompleksitas yang tinggi, sehingga revisi UU KPK melemahkan kinerja mereka.