Indeks Revisi Uu Kpk

Jadi ASN disebut 'enak', karena bisa bertugas di berbagai lembaga dan kementerian.

Jokowi perlu memprioritaskan orang yang berpengalaman di bidang hukum untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu mengenai perubahan UU KPK.

Menkopolhukam Mahfud MD merespons desakan ICW agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dalam waktu 100 hari.

KPK Tetap Lantik Nurul Ghufron meskipun usianya tak memenuhi syarat berdasarkan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.

Pengurus pusat BEM Nusantara berkummpul di Bandung dan rumuskan hasil pertemuan ke dalam sepuluh poin/

UU KPK hasil revisi sudah resmi diundangkan hari ini. Di tengah penolakan UU KPK ini, Perppu belum juga diterbitkan Jokowi, bagaimana nasib KPK ke depan?

Penomoran UU baru KPK sudah tersebar tapi isinya belum disebarluaskan ke publik.

Jokowi diminta tak ragu untuk terbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal dalam UU KPK baru.

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Operasi Tangkap Tangan KPK bisa tetap jalan meski belum ada Dewan Pengawas setelah revisi UU KPK resmi berlaku.

KPK jadi satu-satunya lembaga Indonesia yang dihambat oleh penguasa.

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis akan berlaku mulai hari ini, 17 Oktober 2019, meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Agus Rahardjo berkata KPK tetap berharap Presiden Jokowi terbitkan Perppu meski lembaganya juga sudah siapkan perkom terkait UU KPK hasil revisi yang akan berlaku.

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Presiden Jokowi didesak agar mengeluarkan Perppu KPK untuk menyelamatkan lembaga antirasuah ini.

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.