Indeks Revisi Uu Kpk

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.

Wadah Pegawai KPK mencemaskan revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang akan mulai berlaku besok.

Undang-Undang KPK hasil revisi otomatis berlaku 17 Oktober jika Presiden Jokowi tak terbitkan Perppu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati menyampaikan hal itu menanggapi tenggat waktu penerbitan Perppu KPK yang diberikan mahasiswa.

Kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar umumnya memiliki tingkap kompleksitas yang tinggi, sehingga revisi UU KPK melemahkan kinerja mereka.

Yasonna pergi meninggalkan kursi menteri dengan pekerjaan rumah yang belum rampung. PR Jokowi di periode berikut: memilih Menkumham yang becus.

Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.

Para ahli hukum mengatakan sebaiknya Jokowi mengeluarkan perppu ketimbang mengupayakan legislative review. Salah satu alasannya adalah perkara waktu.

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Oligarki partai berada di belakang Revisi UU KPK dan karena itu banyak ditentang. Kami butuh presiden yang berani mengambil keputusan sulit.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Peneliti LSI memprediksi tingkat kepuasan terhadap Jokowi bakal anjlok jika Perppu KPK tidak segera diterbitkan.

Hanya 12,9 persen dari sampel LSI yang menyatakan tidak setuju Perppu menjadi jalan keluar.

Koalisi save KPK mengkritisi sikap DPR dan presiden lantaran alasan salah ketik yang bikin draf UU KPK dilempar ke Baleg.

Refly Harun menilai kebijakan presiden mengeluarkan Perppu KPK tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Jokowi masih mempertimbangkan masukan terkait rencana penerbitan Perppu KPK.

Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.

Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Jokowi sampai saat ini masih menimbang berbagai masukan, baik dari tokoh masyarakat dan elite-elite partai politik pengusungnya.

Wacana Perppu KPK menjadi pro kontra. Sebagian ahli hukum mendukung penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi yang lainnya tidak.