Indeks Revisi Uu Kpk

Demonstran dari mahasiswa dalam aksi 30 September di Jakarta tak sebanyak aksi pekan lalu. Sejumlah BEM memilih mundur.

Mahasiswa tidak hanya menggugat proses pengesahan revisi UU KPK, tetapi juga menyebut ada kekosongan hukum dalam proses seleksi pimpinan KPK.

Berdasarkan pantauan reporter Tirto Senin siang ini, polisi telah berjaga di sepanjang Jalan Afandi atau Jalan Gejayan dan Jalan Colombo.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan pengesahan revisi UU KPK yang diajukan mahasiswa belum bisa diproses karena belum ada nomor dan ditandatangani presiden.

Menkumham, Yasonna H Laoly dukung koreksi atas UU KPK lewat jalur konstitusi dengan guggatan ke Mahkamah Konstitusi.

Forum Rektor Indonesia tak ingin situasi Indonesia keruh akibat sikap provokatif, agitatif, dan anarkis dari pemerintah dan pihak lain.

Gerindra menolak revisi UU KPK, sehingga penerbitan Perppu KPK didukung.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti membantah klaim Goenawan Mohammad soal permintaan Presiden Jokowi untuk menyusun draft Perppu UU KPK.

Politikus PDIP keberatan Presiden Jokowi keluarkan Perppu untuk menganulir UU KPK yang baru.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang Jokowi masih memberikan janji kosong sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK resmi diterbitkan.

DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Menko Polhukam Wiranto karena dinilai telah gagal menjalankan tugas terkait demonstrasi yang menelan korban mahasiswa.

Demo mahasiswa #ReformasiDikorupsi dibanding-bandingkan dengan Aksi Menuntut Reformasi 1998. Gap generasi cenderung menyepelekan kekuatan besar Gen Z, aktor paling masif di demo kemarin.

Salah satu opsi yang diusulkan tokoh masyarakat adalah Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Jokowi masih mengkalkulasi dari sisi politik sebelum mengeluarkan Perppu UU KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penerbitan Perppu menjadi jalan keluar terakhir terkait pro kontra UU KPK.

Mahasiswa, pelajar dan warga di Surabaya menggelar unjuk rasa menolak UU KPK dan mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu UU KPK.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut semua RUU yang ditolak mahasiswa akan dilanjutkan pembahasannya di periode berikutnya.

Jokowi dinilai semestinya menerbitkan Perppu sebagai solusi dari revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Polda Jawa Barat mengamankan 68 orang usai kericuhan aksi ribuan mahasiswa demonstrasi menolak beberapa RUU yang bermasalah.

Moeldoko menganggap Undang-undang KPK yang ada saat ini menjadi penghambat investasi yang masuk. Hal ini disanggah berbagai pihak.