Dukung Perppu KPK, Gerindra: Asal Bukan Pencitraan Jokowi

tirto.id - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan partainya akan mendukung Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang baru saja direvisi oleh DPR RI dan pemerintah.

"Pak Prabowo [Prabowo Subianto], Ketua Umum Partai Gerindra) punya sikap resmi, kami menolak revisi UU KPK. Jadi kalau Presiden mau terbitkan Perppu UU KPK, kami dukung," ujar Andre di Gedung DPR/MPR, Minggu (29/9/2019).

Menurut Andre, partainya sejak lama menolak UU KPK direvisi, bukan saat ini saja jelang berakhirnya masa kerja DPR RI periode 2014-2019.

Ia mengklaim tidak bisa berbuat banyak untuk menyampaikan penolakan karena kalah suara dengan fraksi lain yang mendukung UU KPK direvisi.

Meski demikian, Gerindra saat itu justru setuju dilakukan revisi, namun melihat masih ada ganjalan, terutama soal pembentukan Dewan Pengawas.

Dalam pengesahan revisi UU KPK menjadi undang-undang pada rapat paripurna ada tiga fraksi yakni Gerindra, PKS dan Demokrat yang beri catatan atas disahkannya revisi UU KPK menjadi undang-undang.

"Fraksi Gerindra sudah menyampaikan [penolakan revisi UU KPK]. Kami kalah banyak suara. Yang jelas, silakan terbitkan Perppu, kami dukung," kata Andre.

Namun, Andre melihat belum jelasnya sikap Presiden Jokowi yang masih sebatas mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu tersebut.

Ia pun mengingatkan Jokowi agar tak menggunakan cara-cara yang hanya bertujuan untuk memperbaiki citranya.

"Kalau tidak setuju [revisi UU KPK], Perppu pasti terbit. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Bilang dikit-dikit [salah] DPR. Pak Jokowi, jangan pencitraan lagi, akui saja Anda pengen [revisi UU KPK] dari 2015," pungkas Andre.

Sebelumnya, Jokowi menyebut tengah mempertimbangkan untuk terbitkan Perppu KPK setelah menerima 40 tokoh di Istana Negara, Kamis (26/9/2019).

Selain itu, demonstrasi yang berlangsung pekan lalu juga mengusung penolakan terhadap UU KPK dan mendesak Jokowi untuk terbitkan Perppu.