Indeks Revisi Uu Kpk

Polisi menyebut pelaku rusuh berasal dari tiga kelompok pendukung revisi UU KPK.

Gerombolan orang membikin rusuh di depan KPK. Mereka membakar bunga, juga melempari kayu hingga batu.

Partai Gerindra menyatakan menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa poin keberatan dalam revisi UU KPK yang telah diserahkan ke DPR.

Dewan Pengawas KPK, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ricuh di depan Gedung KPK karena adanya kesalahpahaman antara kelompok yang berunjuk rasa.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?

Pemerintah menyampaikan 3 pandangan yang harus direvisi yaitu masalah Dewan Pengawas KPK, lalu penyelidik, penyidik, dan pegawai independen dan pembentukan wadah ASN, serta independensi penindakan KPK.

Malam-malam, pemerintah membahas revisi UU KPK bersama Baleg DPR di samping masa seleksi Capim KPK.

Pimpinan KPK menyoalkan urgensi revisi UU KPK padahal korupsi masih dianggap extraordinary crime. Namun, DPR tidak kunjung mengajak berbicara soal revisi UU KPK.

ICW mengunggah poster 8 aktivis yang dulu lantang melawan penindasan, tetapi kini tidak berbicara dalam pelemahan KPK

DPR terus mencecar Capim KPK dengan materi pertanyaan revisi UU KPK. Bagi pengamat, itu adalah upaya DPR "mengunci" KPK sejak awal.

16 dosen di Universitas Bengkulu meminta Jokowi mencabut surpres karena dikhawatirkan ikut melemahkan KPK

Surat presiden (surpres) Jokowi kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK yang masih menuai polemik dinilai Ombudsman RI ada beberapa keganjilan.

ICW menilai Jokowi mengingkari janjinya memberantas korupsi karena setuju merevisi UU KPK.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu akan mempercepat pembahasan Revisi UU KPK usai menerima surat presiden (surpres) Jokowi soal revisi UU KPK yang menuai polemik ini.

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menilai saat Indonesia berduka karena kehilagan BJ Habibie, Presiden Jokowi justru menggunakan momentum untuk mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR untuk melanjutkan Revisi UU KPK.

Capim KPK Nurul Ghufron mengatakan SP3 yang diusulkan dalam revisi UU KPK sebagai suatu keniscayaan.

Surat dukungan dari 30 Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi se-Indonesia dikirim ke Presiden Jokowi agar membatalkan pembahasan Revisi UU KPK.

Meski menyatakan tidak mendukung upaya pelemahan KPK, Capim Lili Pintauli akhirnya sepakat untuk merevisi agar KPK boleh menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).