Menuju konten utama

ICW Soroti Ada Order Khusus bagi Massa Bayaran Saat Demo di KPK

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan sejumlah massa yang dibayar ketika menggelar demonstrasi di kantor KPK.

ICW Soroti Ada Order Khusus bagi Massa Bayaran Saat Demo di KPK
Beberapa kelompok orang yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI, dan Masyarakat Pemuda Cinta Indonesia (MATPECI) melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (14/9/2019). tirto.id/Haris Prabowo.

tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah massa dari organisasi yang mendukung rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UU KPK.

Massa tersebut mengatasnamakan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI, dan Masyarakat Pemuda Cinta Indonesia (MATPECI) berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (14/9/2019).

Sejumlah massa tersebut meminta agar para komisioner KPK dan Wadah Pegawai KPK segera dipecat dan dibubarkan. Namun, yang paling menjadi sorotan, ada salah satu dari sekelompok orang tersebut mengaku dibayar untuk melakukan aksi sebesar Rp50 ribu.

Menanggapi hal tersebut, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan sejumlah massa yang dibayar ketika menggelar demonstrasi di depan kantor KPK tersebut. Ia pun menduga terdapat pesan khusus dari sejumlah pihak yang pro terhadap Revisi UU KPK dan Capim yang terpilih.

"Siapa yang membayar mereka [demonstran]? Kenapa spesifik tuntutan mereka untuk mendukung revisi UU KPK? Mungkin bisa jadi diduga ada order khusus dari teman-teman yang mengerjakan revisi UU KPK dan membayar mereka untuk melakukan demonstrasi seperti itu," ujarnya saat di Kawasan Pasar, Minggu (15/9/2019).

Hal lain yang dipertanyakan ICW terkait organisasi penggerak demonstrasi tersebut tidak memiliki rekam jejak memperjuangkan isu-isu pemberantasan korupsi.

"Poin pentingnya juga mereka tidak bisa menjelaskan, dan saya melihat di beberapa media pemberitaan, ketika media mengonfirmasi apa tuntutan mereka [demonstran], mereka tidak bisa menjawab. Jadi kami tidak menghiraukan sama sekali aksi-aksi seperti itu," pungkasnya.

Kemudian, ia juga merasa aneh dengan tindakan aparat kepolisian yang tidak bertindak secara cepat untuk melakukan pengamanan ketika terjadi demonstrasi. Sehingga banyak sarana dan prasarana yang rusak di sekitar gedung KPK.

"Ya harusnya ini menjadi PR [Pekerjaan Rumah] bagi kepolisian karena terdapat beberapa perusakan di KPK," tuturnya.

Unjuk rasa digelar di Gedung KPK pada Sabtu (14/9/2019) itu setidaknya diikuti oleh 150-200 orang dan membawa 5 pikap sebagai mobil komando.

Mereka juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik lima komisioner KPK terpilih, yang baru saja disahkan oleh Komisi III DPR RI, termasuk Irjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Segera lantik Pak Firli dan para pimpinan lainnya. Mereka adalah kader-kader terbaik bangsa," teriak salah satu orator.

Massa Mengaku Dibayar

Sebagian besar massa adalah kaum remaja, ibu, dan anak-anak yang tidak memahami isi tuntutan demonstrasi yang mereka sampaikan.

Jargon-jargon massa seperti "dukung revisi UU KPK", "pecat komisioner KPK", dan "bubarkan WP KPK" hanya keluar dari para orator di atas mobil-mobil pikap.

Reporter Tirto bertemu salah seorang ibu, umurnya sekitar 40 tahun, di dekat bus Brimob dan jejeran pedagang asongan.

Si ibu yang enggan menyebut nama itu mengenakan kaos merah dan celana hitam. Mengaku tinggal di Cipinang, Jakarta Timur, ia datang menggunakan Metromini bersama teman-temannya.

"Diajak Mbak Sari. Ketua-nya, koordinator lapangan," katanya.

Ia bercerita, saat di rumah, ia diajak oleh perempuan bernama Sari ke Gedung KPK untuk mengikuti aksi. Ia juga mengaku ikut aksi pada hari Jumat (13/9/2109) kemarin, yang berakhir ricuh.

"Dibayar berapa, Bu? 50 ribu?" tanya reporter Tirto.

"Iya," jawabnya sambil terkekeh. "Dapet snack-snack juga. Per jam [hitungannya]. Sampai magrib," katanya.

Namun, ia mengaku tak tahu apa pun mengenai isu yang dibawa untuk aksi. "Enggak tahu apa-apa saya. Saya mah ikut meramaikan saja. Diajak doang. Enggak tahu apa-apa," katanya, tertawa.

Baca juga artikel terkait REVISI UU KPK atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Hukum
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri