Agus Rahardjo Buka Suara Soal Isu Taliban untuk Mendiskreditkan KPK

Oleh: Mohammad Bernie - 16 September 2019
Dibaca Normal 1 menit
Ketua KPK Agus Rahardjo buka suara atas tudingan adanya kelompok "Taliban" untuk mendiskreditkan lembaganya.
tirto.id -
Ketua KPK Agus Rahardjo buka suara atas tudingan adanya kelompok "Taliban" di lembaganya. Menurutnya, isu itu tak lebih hanya upaya untuk mendiskreditkan integritas komisi antirasuah itu.

"Sebenarnya isu itu tujuannya adalah untuk mendiskreditkan KPK," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (16/9/2019).

Agus menyatakan siap jika ada peneliti yang hendak masuk dan menginvestigasi lembaganya.

Sebelumnya juga sudah banyak pihak luar yang pernah bekerja sama dengan KPK, salah satunya Guru Besar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris yang diterima secara terbuka oleh KPK.

Selain itu, Agus menjelaskan latar belakang keagamaan pegawai KPK sangat beragam, bahkan sejumlah pimpinan saat ini beragama Kristen dan mereka bekerja tanpa memandang itu.

Setiap hari Jumat, KPK rutin mengadakan salat jumat berjemaah, di sisi lain KPK juga menggelar oikumene bagi karyawannya yang beragama Kristen.

"Kalau kamu lihat suratnya Pak Saut ya apa itu cermin dari Taliban. Sama sekali jauh kan. Kami undang mereka untuk melakukan penelitian di KPK, siap kami," kata Agus.

Belakangan, serangan buzzer politik terhadap KPK makin menguat. Mereka menyebut ada kelompok polisi Taliban dan polisi India. Ada pula foto Yudi Purnomo Ketua WP KPK misalnya, disebar dalam bentuk meme dengan ditambahi tulisan “Inikah Taliban di KPK? Yudi Purnomo Ketua WP KPK, Jidat Hitam, Jenggotan (Sekarang Dicukur) Dipanggil ‘Antum’."

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan pun membantah itu. Menurut penyidik dalam kasus Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu, skenario "Taliban" sengaja dibuat oleh oknum atau orang tentu untuk memecah belah internal KPK.

Selama ini tidak ada faksi di dalam tubuh KPK, kata Agus, bila ada segelintir orang yang melakukan kesalahan atau berbeda pandangan, maka cukup disebut sebagai orang yang melakukan kesalahan.

“Kalau ada kelompok di KPK yang berbuat salah satu melakukan pelanggaran, bukan berarti itu disebut faksi," katanya.

Novel pun mempertanyakan istilah polisi Taliban dan polisi India. Istilah ini, menurutnya, ambigu. Misalnya, istilah polisi India yang sebenarnya justru lekat pada polisi yang pemalas, lambat dan korup. Sebaliknya istilah Taliban justru melekat pada kelompok yang sedang berjuang.

“Seumpama ada adik-adik kelas saya di KPK sebagai penyidik, dia disebut sebagai polisi India, kita tahu enggak dalam perspektif publik? Polisi India itu kan lambat, korup, bodoh, gagal, ya masak adik-adik saya disebut begitu? Ya tentu enggak baiklah mengolok-olok," ujar Novel.

Meski demikian, Novel tidak mau ambil pusing soal isu itu. Sebab, ia sudah bertemu dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) namun, tidak sekali pun pernah menyinggung soal dugaan kelompok radikal di dalam KPK.

Ia justru curiga, isu ini sengaja diciptakan untuk suksesi calon pimpinan KPK tertentu.

“Saya kira kalau itu dilakukan, jelek sekali lah itu. KPK itu seharusnya milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Dan tentunya kita berharap korupsi bisa diberantas. Terus kalau orang berjuang memberantas korupsi malah dimusuhi, gimana ceritanya?"


Baca juga artikel terkait REVISI UU KPK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
DarkLight