Indeks Rapat Paripurna Dpr

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.

Fraksi partai PAN dan PKS sangat terbuka apabila ada partai-partai yang ingin mengajak mereka untuk mencapai kesepahaman bersama di rapat paripurna RUU Pemilu ini.

Fraksi Partai Gerindra menghindari pemungutan suara atau voting sedangkan PDIP ingin mempercepat voting dalam legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Demokrat dan PKS memastikan memilih ambang batas PT nol persen, sementara PAN masih menimbang kemungkinan terbaik.

Partai Golkar optimistis dapat memperpendek jarak dengan PDIP dan mempertahankan posisi dua dalam Pemilu 2019 mendatang.

Nasdem tidak mengadakan rapat khusus untuk merapatkan suara. Sejak awal Nasdem sudah sepakat untuk tetap pada Paket A yang dekat dengan posisi politiknya.

Partai Gerindra tetap pada pilihan opsi Paket B dalam RUU Pemilu apabila diadakan voting dalam rapat paripurna di DPR hari ini.

Fraksi Golkar telah memantapkan untuk memilih Opsi A dalam paket RUU Pemilihan Umum bila terjadi voting di rapat paripurna yang berlangsung hari ini.

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meyakini opsi yang diinginkan pemerintah terkait RUU Pemilu akan disetujui dalam Paripurna DPR RI hari ini.

Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di ruang rapat Komisi IX DPR RI. Pada rapat pleno tersebut, beberapa anggota fraksi menilai bahwa Golkar tetap tegas pada keputusannya.

Anggota FPKS Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa pihaknya merasa keberatan karena Fahri Hamzah duduk sebagai Pimpinan DPR dan mengatasnamakan Fraksi PKS.

Rapat Badan Musyawarah DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU dan Bawaslu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (6/4/2017), dikatakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan I tahun 2016-2017 tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang serta menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Rabu (26/10/2016), menyetujui RUU APBN 2017 menjadi UU. APBN 2017 yang disepakati ini disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geopolitik.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta diputuskan untuk menunda pengesahan Perppu Perlindungan Anak. Alasannya, banyak catatan yang menjadi kekurangan fatal apabila Perppu itu tidak diperbaiki.

Presiden Jokowi sebut Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB, dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (26/8/2016). Jokowi juga menyebutkan enam asumsi dasar ekonomi makro 2017.

Rapat Paripurna DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun Juli 2016

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam rapat paripurna.