FPKS Keluar dari Sidang DPR karena Tak Mau Dipimpin Fahri

tirto.id - Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR melakukan walkout atau keluar saat Sidang Paripurna DPR karena merasa keberatan rapat tersebut dipimpin Fahri Hamzah yang dinilai bermasalah dengan PKS.

Anggota FPKS Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa pihaknya merasa keberatan karena Fahri Hamzah duduk sebagai Pimpinan DPR dan mengatasnamakan Fraksi PKS.

"Fahri bermasalah dengan PKS sebagaimana proses hukum yang berjalan selama ini. Karena itu kami keberatan Fahri Hamzah duduk sebagai Pimpinan DPR mengatasnamakan Fraksi PKS," kata Sigit di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia mengatakan bahwa pihaknya berharap Pimpinan DPR bisa memilih pimpinan yang lain selain Fahri untuk memimpin Rapat Paripurna. Pasalnya, posisi Fahri saat ini sedang bermasalah di internal PKS.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa dirinya akan selalu walkout setiap kali Rapat Paripurna DPR dipimpin Fahri Hamzah, karena apa yang diputuskan dalam Paripurna menjadi tidak ada legitimasi ketika dipimpin Fahri.

"Apa yang diputuskan di sini jadi tidak legitimate, kalau tidak ada tindak lanjut, saya siap keluar ruangan walkout agar jadi perhatian pimpinan," ujarnya.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku siap diundang untuk menjelaskan posisi hukum terkait persoalan hukum antara dirinya dengan PKS.

Untuk itu, dia menjelaskan Rapat Paripurna dilanjutkan untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi mengenai pandangan pemerintah terkait keterangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2018.

"Terkait soal hukum yang sudah selesai kalau diperlukan penjelasan saya sendiri bisa diundang untuk menjelaskan posisi hukum dari peristiwa-peristiwa saya ini," kata Fahri seperti dilaporkan Antara.

Untuk diketahui, seluruh anggota FPKS memutuskan walkout dari Rapat Paripurna DPR karena rapat dipimpin Fahri Hamzah itu tetap berlanjut.

Pendapat FPKS yang menanggapi pandangan pemerintah terkait keterangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2018, tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna namun disampaikan secara tertulis.