Indeks Rapat Paripurna Dpr

Namun demikian, Rapat Paripurna DPR hari ini akan tetap diputuskan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB tersebut, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.

Sebelumnya, Prasetyo sempat menolak diadakannya rapat paripurna DPRD ini.

Mayoritas fraksi pun menyetujui, dan hanya fraksi Gerindra yang menolak naskah RAPBN 2018.

F-PKB memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam revisi Perppu Ormas, yaitu klausul tentang pembubaran ormas dan penodaan agama.

Melihat wacana dan pendapat terkait Perppu Ormas, Wasekjen PAN menilai sangat memungkinkan MK membatalkan Undang-Undang Ormas.

Massa yang mengajukan izin keramaian atas nama Alumni Presidium 212 ini rencananya akan terus berada di depan Gedung DPR sampai Rapat Paripurna selesai.

DPR mengesahkan Perppu Ormas melalui voting dengan 314 suara setuju dan 131 tidak setuju.

Terdapat dua catatan dari PKB terkait Perppu Ormas. Pertama, memperjelas azas ormas. Kedua, memperjelas proses hukum yang ada.

"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.

KPK membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi target yang direncanakan untuk memenuhi anggaran tahunan.

DPR menyetujui lima hakim agung setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Selama kelanjutan masa kerja Pansus akan mendalami kembali temuan-temuan sementara dan berupaya menghadirkan Pimpinan KPK di rapat dengar pendapat.

DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada Selasa besok (26/9/2017). Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna itu ialah mendengar pemaparan hasil kerja Pansus Angket KPK.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.

Setya Novanto batal memimpin Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini sebab sedang sakit vertigo.

RAPBNP 2017 akhirnya disepakati menjadi undang-undang oleh Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (27/7/2017).

Badan Anggaran DPR setuju RUU tentang Perubahan APBN Tahun 2017 dibawa ke Rapat Paripurna dan disepakati menjadi undang-undang.

Komisi XI DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna.

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.