Indeks Rapat Paripurna Dpr

DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU Omnibus Law, Rabu (22/1/2020) siang.

Idham melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

KLHK yang semula menjadi mitra komisi IV dan komisi VII, disarankan hanya menjadi mitra komisi IV DPR saja. Rapat paripurna ramai interupsi.

AKD DPR RI Telah Ditetapkan Melalui Rapat Paripurna hari ini, Selasa (22/10/2019).

DPR periode 2014-2019 sepakat 5 RUU, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan dibahas di DPR periode 2019-2024.

DPR menggelar sidang paripurna terakhir, Senin (30/9/2019) bersamaan dengan demo mahasiswa yang juga diadakan hari ini.

Rapat paripurna DPR sempat diskors 15 menit setelah pemerintah meminta penundaan pengesahan revisi UU Pemasyarakatan

DPR mengesahkan Revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (16/9/2019).

Baleg DPR menyatakan pembahasan revisi UU KPK rampung dan bisa masuk rapat paripurna hari ini, Senin (16/9/2019).

Sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 masing-masing mendapat satu kursi pimpinan MPR.

Rapat paripurna DPR RI akan digelar Senin (16/9/2019) pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan Komisi III soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Usulan Baleg DPR tentang revisi Undang-undang KPK disetujui dalam rapat Paripurna DPR.

Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 5 September 2019 akan membahas usulan revisi UU KPK dan UU MD3.

Rapat Paripurna DPR dihadiri kurang dari setengah anggota dewan.

Saat pembahasan APBN 2018 pada Rapat Paripurna DPR RI, kursi di ruang rapat banyak yang tak terisi.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.

Agus Hermanto mengatakan daftar hadir ditandatangani oleh 305 anggota dengan posisi 85 hadir dan 220 izin.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan kurang tepat bila DPR membuat pansus untuk menyelesaikan kasus 21-22 Mei karena masalah itu saat ini sedang ditangani oleh pemerintah.

Formappi menilai banyak anggota DPR periode 2014-2019 tidak serius menjalankan tugas sebagai anggota dewan sehingga kerap absen di sidang paripurna. 

Wakil Ketua DPR Utut Adianto mengatakan bahwa anggota dewan yang hadir berjumlah 293 orang, namun ternyata yang terlihat tidak sebanyak itu.