tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 menggelar Rapat Paripurna terakhir hari ini, Senin (30/9/2019). Berdasarkan jadwal yang tertera dalam salinan undangan, rapat seharusnya mulai pukul 10.00 WIB namun rapat paripurna baru dimulai pukul 11.15 WIB.
Setidaknya tiga agenda akan dibahas dalam rapat paripurna kali ini. Pertama, rapat paripurna akan membahas pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perkoperasian.
Selanjutnya, Rapat Paripurna akan dilanjutkan dengan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.
Terakhir, Rapat Paripurna akan ditutup dengan pidato pimpinan DPR tentang penutupan masa persidangan dan penutupan masa bakti keanggotaan DPR periode 2014-2019.
Berbeda dengan rapat paripurna sebelum-sebelumnya, terlihat kursi yang ada di ruang rapat paripurna terisi oleh para wakil rakyat. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan berdasarkan laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, jumlah anggota yang telah menandatangani daftar hadir adalah 307 dari 560 anggota.
"Ditandatangani 307 dari 560 anggota dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," jelas Bamsoet (sapaan Bambang) di DPR, Senin (30/9/2019).
Namun, berdasarkan hitung kepala hingga pukul 11.20 WIB atau saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, hanya terdapat 249 wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna kali ini, termasuk lima pimpinan DPR.
Rapat paripurna terakhir ini berbarengan dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang kembali digelar pada hari ini, Senin (30/9/2019). Dikabarkan aksi mahasiswa kali ini akan lebih besar jumlah massanya daripada pekan lalu.
Setidaknya ada tujuh tuntutan para mahasiswa dan masyarakat: pertama, menolak berbagai peraturan seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertahanan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, sekaligus mendesak pengesahan RUU PKS; kedua, batalkan pimpinan KPK yang bermasalah; ketiga, tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil; keempat, stop militerisme di Papua dan daerah lain serta bebaskan tapol Papua segera.
Kelima, mereka ingin pemerintah hentikan kriminalisasi aktivis; keenam, hentikan pembakaran hutan dan lahan serta hukum korporasi pembakar lahan; dan terakhir, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM.
Pantauan Tirto, ruas Jalan Gatot Subroto yang melintasi depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sudah ditutup. Dari arah Semanggi pembatas jalan sudah dipasang di persimpangan Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda.
Halte Transjakarta Senayan JCC dan DPR juga tidak beroperasi. Untuk sementara operasi Trans Jakarta ke arah Slipi dialihkan melalui tol dalam kota.
Arus lalu lintas dari arah Semanggi ke Slipi dan Grogol dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Sementara itu gerbang tol Senayan masih tetap dibuka.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Andrian Pratama Taher
