Rapat Paripurna DPR: Wakil Papua Bicara Rasisme & Rusuh Manokwari

tirto.id - Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.

Hal ini menyusul adanya insiden kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang dipicu terjadinya intimidasi, penangkapan dan cacian berbau SARA terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Michael Wattimena membuka interupsi pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu. Ia menyesalkan tak adanya perlindungan terhadap mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayahnya.

Menurut Wattimena, mahasiswa seharusnya dilindungi karena merupakan aset bangsa di masa depan yang memiliki derajat intelektual tinggi.

"Apa yang terjadi di dalam gedung ini pada era reformasi itu juga akibat daripada kontribusi mahasiswa, sehingga kita bisa berada dalam iklim reformasi. Sehingga mahasiswa harus diproteksi bukan dipersekusi, atau diusir yang sebagaimana kita lihat dalam dinamika 3 hari akhir-akhir ini," ucap Wattimena di ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini meminta kasus ini diusut hingga tuntas. Terutama soal siapa dalang yang melakukan penurunan bendera merah putih dan diletakkan di dalam selokan.

"Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih di dalam selokan itu," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan motif politik di balik kasus ini, apalagi terjadi pada saat Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan ke-74.

Soal cacian bernada rasisme yang diterima mahasiswa Papua, kata Wattimena, juga tak bisa ditolerir. Menurut Wattimena, perlakuan seperti ini tak baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Persaudaraan kita ini dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini harus kita jaga," ucapnya.

Tuntutan agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Papua, Steven Abraham. Bahkan, menurut Steven, perlu pula tindakan tegas kepada aparat TNI-Polri yang lalai mengerjakan tugasnya dalam memberikan rasa aman terhadap mahasiswa Papua.

"Ini harus diusut, ditindak. Bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot. Pembiaran ini menimbulkan polemik yang luar biasa yg terjadi di tanah Papua," jelas Steven.

Menurut Steven, kalau tidak cepat ditangani akan menimbulkan perpecahan yang luar biasa. "NKRI yang sudah kita jaga bersama-sama harus kita junjung tinggi," pungkasnya.