tirto.id - Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dengan target pendapatan negara senilai Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disepakati menjadi Undang-Undang pada hari ini, Rabu (25/10/2017).
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sendiri telah menyepakati naskah RAPBN 2018 tersebut Selasa (24/10/2017) malam. Mayoritas fraksi pun menyetujui, dan hanya fraksi Gerindra yang menolak. Alasannya, Gerindra menilai target belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terlalu rendah.
Ditentukannya target sebesar Rp1.894,7 triliun untuk penerimaan negara sejatinya naik dari usulan awal yang disebutkan senilai Rp1.878,4 triliun. Dengan besaran tersebut, pemerintah merencanakan penerimaan negara bakal terdiri dari perolehan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun, dan dari hibah Rp1,2 triliun.
Sedangkan untuk proyeksi belanja negara yang mencapai Rp2.220,7 triliun, mengalami kenaikan dari yang awalnya diusulkan Rp2.204,7 triliun. Pemerintah pun membagi anggaran belanja negara itu untuk pemerintah pusat sendiri sebesar Rp1.454,49 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senilai Rp766,2 triliun.
Lebih lanjut, dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.204,7 triliun itu masih akan dibagi lagi untuk kementerian/lembaga sebesar Rp847,44 triliun dan untuk yang non kementerian/lembaga senilai Rp607,66 triliun.
“Kami berharap kementerian dan lembaga fokus menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip Antara, Selasa malam.
Dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara yang telah disepakati, maka defisit anggaran pun diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Keseimbangan primernya pun minus Rp87,3 triliun.
Turut direncanakan pula bahwa pembiayaan anggaran yang berasal dari utang bakal mencapai Rp399,2 triliun, di samping pemerintah juga akan menerbitkan Surat Berharga Negara senilai Rp414,52 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun.
Sementara itu, sejumlah asumsi makro pun telah ikut ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi di tahun depan diproyeksikan mencapai 5,4 persen, inflasinya 3,5 persen, suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar di level Rp13.400 per dollar AS.
Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 48 dollar AS per barelnya, lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari (bph), serta lifting gas sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
Dari aspek target pembangunan, tingkat kemiskinan diproyeksikan berada di kisaran 9,5-10 persen, tingkat pengangguran ada di antara 5-5,3 persen, gini rasio sebesar 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 7,5.
“Kalau dilihat dari asumsi makro yang mendasari perhitungannya, itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi makin kuat, namun di sisi lain stabilitas harga dan nilai tukar masih tetap terjaga,” ujar Sri Mulyani lagi.
Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan RUU APBN 2018 ini digelar pukul 10.00 WIB. Selain membahas RUU APBN 2018, akan ada juga pengambilan keputusan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, serta Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
