tirto.id -
Meski begitu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa kegiatan tetap dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIB. Yang jelas, tuntutan mereka berkaitan dengan penolakan Perppu Ormas yang dianggap bisa melemahkan kebebasan berpendapat ataupun berkumpul.
"Ya itu namanya sidang paripurna kan nanti kita menunggu saja hasilnya seperti apa, tetapi kita siap memfasilitasi misalkan nanti ada yang ingin ketemu, ya kita fasilitasi," tandas Argo hari ini, Selasa (24/10/2017).
Dari pantauan Tirto di lapangan, ruas jalan Jenderal Gatot Subroto depan Gedung DPR/MPR tertutup sebagian. Hanya dua jalur yang tersisa, termasuk jalur bus Transjakarta. Kepadatan pun terjadi di sana.
Beberapa spanduk yang dibawa masyarakat bertuliskan "Tolak Perppu Ormas Sebagai Alat Politik ataupun Perppu Ormas Digunakan untuk Balas Dendam Ahok."
Untuk menjaga keamanan aksi, kepolisian menyiapkan Tim Asmaul Husna yang dinaungi oleh Polda Metro Jaya. Tim yang berjumlah 299 orang yang akan melantunkan lagu-lagu untuk membuat suasana nyaman dalam unjuk rasa ini.
"Kemudian berkaitan dengan pengamanan ini dari Polda Metro Jaya dibantu oleh TNI dan Pemda kita kedepankan Polwan yang berhijab. Ada kita gunakan untuk pengamanan unjuk rasa ini," paparnya lagi.
Jumlah pengamanan di Gedung DPR, menurut Argo, mencapai jumlah puluhan ribu. Argo juga menerangkan bahwa kepolisian sibuk membagi pasukan karena ada juga demo pejabat desa di Istana Negara. Hingga kini masih belum ada pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR.
"Puluhan ribu yang kita turunkan karena ada aksi juga di depan Istana Negara, ada titik-titik yang kita amankan selain di DPR. Nanti di jalan-jalan juga ada anggota yang mengatur jalannya lalu lintas," tandasnya.
"Kita tunggu saja sampai jam berapa paripurnanya, kita berharap untuk sidang segera selesai untuk menghasilkan keputusan," imbuhnya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
