tirto.id - Yusril Ihza Mahendra punya dua pilihan politik yang saling kontradiktif. Satu sisi ia pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sisi lainnya ia menyediakan diri menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Padahal, HTI adalah ormas yang dibubarkan pemerintah dan HTI tidak terima dengan keputusan pemerintah itu.
Kondisi itulah yang bikin Eva K. Sundari, politikus PDI Perjuangan cum influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf heran sekaligus gerah.
"Aneh saja melayani dua kubu yang kontradiktif dan berseberangan soal Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan dan bahkan sedang berperkara dengan menjadi lawyer keduanya," kata Eva kepada reporter Tirto, Rabu (7/11/2018).
Yusril hingga sekarang masih membela HTI di Mahkamah Agung (MA). Eva khawatir selepas keputusan MA, Yusril akan berkomentar dalam posisinya sebagai pengacara HTI. Sehingga pernyataannya berpotensi berseberangan dengan pandangan Jokowi selaku kepala pemerintahan.
Ketimbang bermuka dua, Eva minta Yusril fokus jadi pengacara HTI. Dia menyayangkan jika akhirnya Yusril tetap memilih menjadi pengacara HTI dan Jokowi-Ma'ruf di waktu bersamaan.
Berharap PBB Bergabung
Yusril dikenal sebagai politikus oposisi. Dia menentang sikap Jokowi yang mengeluarkan Perppu Ormas– dan jadi landasan pembubaran HTI. Menurutnya, aturan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan. Pada 2016 lalu, Yusril juga pernah mengkritik presiden dengan sebutan "goblok."
Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), yang bersama Gerindra, PAN, dan PKS getol mengkritisi pemerintah.
Menurut Eva, posisi Yusril sebagai advokat tak bisa dipisahkan dari statusnya selaku Ketua Umum PBB. Jika tetap bersikeras jadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Eva berharap Yusril juga bisa membawa partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Saya harap PBB menjadi mendukung Jokowi-Ma'ruf karena beliau [Yusril] pendirinya. Aneh kalau posisi PBB diametral dengan pak Yusril," kata Eva.
Pendapat lain dikemukakan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni. Menurut Raja Juli, sebagai pengacara yang punya jam terbang tinggi, Yusril tak perlu lagi diajarkan soal etika.
"Sesuai kode etik beliau juga akan menghindari terjadinya conflict of interest. Kami percaya Pak Yusril tanpa perlu membicarakan kasus-kasus lain yang beliau jadi pengacaranya [HTI]," kata Raja Juli kepada wartawan.
Yusril memutuskan menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 pada Senin 5 November 2018. Dia pun mengaku siap membela hak-hak pasangan capres cawapres nomor urut 01 ini dari berbagai persoalan hukum secara gratis atau probono.
"Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya," kata Yusril lewat keterangan tertulisnya.
Namun belum ada kepastian apakah betul PBB akan bergabung ke tim petahana. Saat dihubungi reporter Tirto Senin (5/11/2018) lalu, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer hanya mengatakan salah satu alasan mengapa Yusril mau menjadi pengacara Jokowi lantaran sikap Prabowo yang menganggap PBB sebelah mata.
"Kami tidak pernah diajak ngomong, dianggap remeh bos, sama Prabowo," ungkap Afriansyah.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
