Sudah Ada 9 Ahli Hukum di TKN, Mengapa Jokowi Masih Butuh Yusril?

tirto.id - Yusril Ihza Mahendra menerima pinangan Erick Tohir, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf untuk menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf Amien dalam Pilpres 2019. Pendiri Ihza & Ihza Law Firm tersebut akan menjadi benteng bagi Jokowi-Ma'ruf dari berbagai serangan hukum yang dilontarkan lawan.

“Saya juga akan mewakili kepentingan hukum kedua beliau dalam berhadapan dengan pihak lain,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

Sebelum Yusril menyediakan diri menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, capres dan cawapres nomor urut 01 itu tercatat sudah menerima sejumlah laporan. Keduanya sempat dilaporkan seorang notaris bernama Sahroni ke Bawaslu DKI atas dugaan pelanggaran kampanye beriklan melalui videotron di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, M.H. Thamrin, dan Jenderal Sudirman hingga kawasan Blok M.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Ferry Juliantono juga sempat mengancam melaporkan Jokowi ke polisi lantaran menyebut adanya politikus sontoloyo. Menurut Ferry, pernyataan politikus sontoloyo Jokowi bernilai senada dengan pernyataan tolol yang disampaikan Ahmad Dhani hingga berbuah laporan hukum.

Namun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate memastikan penunjukkan Yusril sebagai pengacara bukan respon atas ketakutan makin ramainya laporan kasus hukum ke Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya alasan memilih Yusril hanya untuk memperkuat tim hukum Jokowi yang sudah ada di TKN.

“Kami kan juga punya tim hukum sendiri. Jangan isunya dibolak-balik. Isunya tetap pilpres, bukan Pak Yusril. Kalau nanti ada masalah pemilu atau apa, yang menangani tim hukum TKN. Kalau nanti kami membutuhkan bantuan, kami bisa meminta Pak Yusril sebagai lawyer dan kami menyambut baik,” kata politikus Partai Nasdem itu ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (6/11/2018).

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya menyambut baik perekrutan Yusril. Dia menegaskan Yusril akan memperkuat upaya memerangi hoaks dan fitnah yang ditujukan pada Jokowi-Ma’ruf. Sebab dia menduga ke depan akan semakin ramai pelaporan pelanggaran hukum.

“Ini bagian upaya untuk ke arah sana ya,” ucap Ace kepada reporter Tirto, Selasa (6/11/2018).

“Intinya kami ingin bahwa Pilpres 2019 ini diisi dengan perdebatan debat gagasan dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sebetulnya hoaks,” imbuhnya.

Perkuat Tim Hukum di TKN

Di TKN Jokowi-Ma'ruf memang sudah terdapat tim hukum dan advokasi yang diketuai oleh Ade Irfan Pulungan sebagai direktur dan delapan orang wakil direktur yakni: Darul Siska, M. Lukman Edy, I Gusti Putu Artha, Ach Baidowi, Dodi Abdul Kadir, Imam Anshori Saleh, Armyn Gultom, dan Yusuf Lakaseng

Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya belum bertemu Yusril usai perekruitan itu. Dia mengklaim sejauh ini sering mencegah hoaks tentang Jokowi-Ma’ruf menyebar luas dengan melapor ke kepolisian.

“Sudah ada, tapi kan enggak semua tentang adanya akun-akun Facebook yang membuat gambar-gambar postingan Pak Jokowi [yang hoaks], sudah pernah kami lakukan pidana ke Bareskrim kami bilang,” kata Irfan kepada reporter Tirto.

Irfan menganggap peran Yusril nantinya, akan menjadi penasihat hukum dan membekingi masalah pidana pemilu ataupun pidana umum. Nantinya ranah kerja Yusril dan Divisi Hukum dan Advokasi TKN akan diatur lebih detail setelah adanya pertemuan.

“Ada pengaturan perannya lah, mana bagian-bagian yang secara bisa dilakukan oleh kami direktorat hukum yang bagian TKN, mana bagian bisa dilakukan Bang Yusril sebagai seorang advokat,” ucapnya lagi.

Hoaks Pemicu Perang Laporan Pidana

Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, sampai sekarang hoaks tetap menjadi permasalahan utama Pilpres 2019. Misalnya seperti, kata Ujang, isu anti Islam dan PKI yang digaungkan untuk menyerang Jokowi-Ma’ruf.

Ujang menilai Jokowi-Ma’ruf telah mengambil langkah tepat untuk mengatasi masalah hoaks yang menyerang mereka. Dari segi pemerintahan, mereka setidaknya berhasil membangun narasi kesuksesan pembangunan infrastruktur. Sedangkan terkait hukum, merekrut simpatisan oposisi seperti Yusril.

“Hoaks ini hari ini sedang ngetren. Itu kan jadi primadona politik 2019 karena dampaknya yang besar dan memiliki pengaruh luar biasa,” kata Ujang kepada reporter Tirto.

Dengan adanya penunjukan Yusril dan pengawasan hoaks yang mungkin makin kuat dari kubu Jokowi-Ma’ruf, Ujang berharap isu hoaks itu tidak dipakai lagi saat waktu makin mendekati pilpres 2019.

“Itu harusnya hilang dan tidak terjadi. Harusnya sekarang sudah adu visi-misi, argumentasi, program yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.