Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Sebagai bandara berizin, jelas Purbaya, IMIP harusnya memiliki layanan kapabeanan dan keimigrasian.

Purbaya sebut kebijakan keliru membuat pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Purbaya tekankan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan cara menciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMK.

Purbaya memastikan akan menginvestigasi berbagai polemik yang terjadi di DJBC.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan siap mengirimkan personel apabila memang ada permintaan layanan.

Menurut Purbaya, loyonya kinerja pengumpulan pajak ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.

Ancaman semacam ini, menurut Purbaya, membuat para pegawai DJBC menyadari perlunya perubahan mendasar.

Pencairan dana desa juga mensyaratkan surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.

Alih-alih membelanjakan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, Pemda lebih memilih untuk menabung uang tersebut.

Kesalahan kebijakan itulah yang kemudian membuat ekonomi kuartal I 2025 melambat ke level 4,87 persen dan menjadi level terendah sejak kuartal III 2021.

Menurutnya, keterlibatan dirinya dalam negosiasi masih menunggu keputusan final dari Danantara.

Meski akan mengenakan bea keluar, Purbaya menjamin daya saing produk batu bara Indonesia di pasar internasional tidak akan terdampak.

Menurut Purbaya, yang seharusnya dikejar oleh APH dalam kasus tersebut adalah pengenaan denda kepada wajib pajak (WP) yang tak patuh.

Purbaya menilai pengelolaan utang dan defisit APBN Indonesia justru lebih ketat jika dibandingkan dengan praktik di banyak negara maju.

Purbaya pertanyakan koordinasi antara otoritas bea cukai dengan PT IMIP selaku pengelola bandara.

Rosan enggan membeberkan bocoran terkait proposal penyelesaian utang Whoosh yang akan dipaparkan di hadapan China Development Bank (CDB).

DPR RI akan bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Seharusnya, kata dia, yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengatasi akar masalah, dengan menutup pintu-pintu masuk barang bekas impor.

Menurut Purbaya ketegasan sikap terhadap impor barang-barang ilegal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.