Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya meminta pihak yang mengalami kejadian serupa, termasuk cukai atau pajak, saat membantu penanganan bencana Sumatra untuk segera melapor ke Kemenkeu.

Ekonom menilai kebijakan yang lebih rasional bukanlah menghilangkan defisit anggaran, melainkan memperbaiki keseimbangan primer

Purbaya menyebut masih banyak korban bencana merasa kesulitan. Karena itu, ia meminta dana BNPB yang berasal salah satunya dari utang untuk dioptimalkan.

Purbaya menilai kenaikan IHSG di awal tahun baru permulaan, dan diproyeksikan bisa menembus level 10.000 di tahun ini.

Praktik penggelapan ini disebut telah merugikan pendapatan negara dalam jumlah sangat besar.

Purbaya sebut ada 10 perusahaan sawit lakukan praktik under invoicing dan sebabkan bocornya penerimaan negara.

Purbaya sebut Prabowo menyinggung masalah under invoicing dan penghindaran pajak yang dinilai masih kerap terjadi dan melibatkan pegawai DJBC serta DJP.

Meski mengalami pelebaran, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3 persen dari PDB.

Meski defisit meleset dari target, Purbaya sebut pelaksanaan APBN 2025 tidak membahayakan perekonomian.

Bea dan Cukai akan memberikan tenggat waktu hingga 60 hari kepada importir atau pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya.

Utang sebesar Rp83,58 triliun ini terdiri dari kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp40,3 triliun.

Penyerangan terhadap Venezuela ini juga dinilai membuktikan ada negara yang berada di luar pengawasan PBB.

Bank Jakarta sebut penempatan dana Rp1 triliun dari Purbaya terkonversi seluruhnya menjadi kredit hanya dalam sepekan.

Menurut Purbaya, anggaran belanja kementerian/lembaga bisa tetap dicairkan meski Presiden belum menerbitkan Perpres rincian pelaksana APBN 2026.

Purbaya mengakui respons pasar atas serangan AS ke Venezuela mengherankan.

DJP memiliki ruang hingga akhir 2026 untuk menata dan mengisi posisi-posisi strategis guna memperkuat kapasitas institusi.

Upaya peningkatan penerimaan dilakukan dengan mewajibkan exchanger melaporkan transaksi pengguna aset kripto orang pribadi dan entitas di dalam negeri.

Insentif ini bertujuan menjaga laju pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli masyarakat di sektor properti.

Insentif ini ditujukan untuk pekerja industri alas kaki; tekstil dan pakaian jadi; furnitur; kulit dan barang dari kulit; serta pariwisata.

Menkeu Purbaya menyebut pemerintah belum berencana memberi diskon tarif listrik pada 2026 karena belum ada usulan dan melihat kondisi ekonomi terlebih dulu.