Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Insentif fiskal ini baru bisa diberikan Purbaya dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Agenda sidak ini, jelas Purbaya, juga akan menjadi salah satu upayanya untuk memperbaiki kinerja dan citra Bea Cukai.

Purbaya menilai penghapusan tunggakan pajak BUMN sebelum 2023 tak bisa dilakukan karena, salah satunya, terdapat komponen perusahaan asing.

Purbaya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat ia lontarkan, yakni di level 5,6-5,7 persen pada kuartal IV-2025.

Penyaluran subsidi selama ini dinilai kurang efektif, salah satunya karena kendala dalam desain skema penyaluran.

Menkeu Purbaya blak-blakan soal tips menjaga daya beli “in this economy”.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di rapat teranyar Menkeu Purbaya dengan DPR tak ada bahasan soal pajak baru.

Djaka tegaskan pemecatanan akan dilakukan melalui proses yang berlaku, mulai dari tahapan kepatuhan internal di DJBC hingga Inspektorat Jenderal.

Pembekuan dan privatisasi Bea Cukai dinilai bukan solusi yang tepat jika masalah justru bersumber dari regulasi.

Pembahasan lanjutan mengenai bentuk dukungan fiskal untuk BUMN akan dilakukan oleh tim kerja yang melibatkan perwakilan Kemenkeu dan Danantara.

Rosan mengaku lebih senang berbicara tentang angka pertumbuhan realisasi investasi dalam menanggapi kritikan Purbaya.

Purbaya memastikan, Bea Cukai tidak akan dibekukan dan memecat pegawai langsung begitu saja tanpa upaya perbaikan.

Purbaya mengeklaim sempat menyelesaikan 192 kasus hambatan investasi senilai Rp894 triliun saat menjabat sebagai deputi di Kemenko Marves.

Menurut Purbaya, selama ini perbaikan iklim investasi sering kali hanya dilakukan di atas kertas.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan tambahan dana, termasuk untuk program perlindungan sosial bagi korban, akan mengikuti proses pengajuan dari BNPB.

Menurut Purbaya, di balik pergantian kekuasaan, ada biaya tidak murah yang harus dirogoh dari kocek negara.

Purbaya mengatakan Pemda belum meminta tambahan anggaran untuk penanganan banjir di Sumatera.

Danantara beralasan hal ini lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund lain di berbagai dunia dalam mengelola portofolio untuk menjaga likuiditas.

Menaker berencana membentuk tim khusus yang menindaklanjuti usulan Purbaya sehingga dapat sinkron dengan aturan 'Magang Nasional' untuk lulusan kampus.

Purbaya menargetkan penanganan 7-8 kasus setiap Senin atau Selasa.