Indeks Pungli

Polisi menyimpulkan tidak ada pungli di TPU COVID-19 Cikadut, yang terjadi adalah transaksi antara ahli waris dengan pemikul jenazah.

Pelaku pungli terhadap keluarga jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung merupakan tenaga pemikul tambahan yang baru direkrut Februari 2021.

Keluarga jenazah pasien COVID-19 diminta membayar Rp4 juta oleh seorang petugas pemakaman di TPU Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat.

Para pelaku mengaku sebagai personel jasa pengamanan dan pengawalan saat beraksi di lapangan.

Penangkapan ini sebagai reaksi kepolisian atas perintah Jokowi yang meminta langsung Kapolri memberantas premanisme dan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok.

Beberapa lurah mempraktikkan pungli jelang Lebaran. Kepala daerah di atasnya mengetahui lalu memecat mereka.

Turunnya IPK 2020 membuktikan masih banyak PR yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Di akhir masa jabatan, Ombudsman RI 2016-2021 melaporkan rendahnya kepatuhan instansi publik melayani masyarakat.

Dua Jaksa diduga telah melakukan pemerasan terhadap mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari.

Kamera itu diperuntukkan sebagai perekam kegiatan para anggota dengan pengemudi yang melakukan pelanggaran.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah mendapat keluhan dari warga Jakbar mengenai pelayanan birokrasi yang berpotensi pungli di kelurahan.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan menyayangkan pidato kemenangan Presiden Jokowi hanya menyoroti masalah pungli sebagai penghambat investasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) meminta pemerintah mengusut kasus dugaan pungli dan jual beli kursi dalam PPDB 2019. 

Sejumlah orangtua murid SDN Pondok Pucung 02 mengakui bila ada pungutan. Namun, Disdik Tangerang Selatan membantah praktik pungli seperti yang disebut guru honorer Rumini.

Komite dan Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 02 kompak menampik isu pungli yang dilontarkan Rumini jadi alasan memecatnya sebagai guru honorer.

Rumini dipecat karena kritis terhadap kebijakan sekolah, termasuk praktik pungli.

Menurut Ombudsman Yogyakarta, maraknya praktik pungli di sekolah, karena tidak dapat membedakan antara pungli dan sumbangan.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan bahwa pungli terkait pengurusan sertifikat tanah terjadi bukan di tingkat BPN tetapi Pokmas yang dibatasi biaya pra-sertifikat sebesar Rp150 ribu.

Agus mengimbau para korban bencana agar lebih berani melaporkan, apabila mengalami pungli.