tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menggencarkan penerapan sistem berbasis digital di pelabuhan untuk mencegah pungutan liar atau pungli.
Meski demikian, menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, penerapan hal tersebut tidak membuat praktik pungli di pelabuhan menghilang.
“Kalau dibilang masih ada pungli enggak, ya, masih. Namanya sistem manusia yang bikin,” kata Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/6/2024).
“Semua sistem di dunia kalau manusia yang jalanin kita enggak bisa kontrol,” sambung Pahala.
Meski begitu, Pahala mengatakan, digitalisasi ini membuat pelayanan birokrasi bisa dipangkas, salah satu hasilnya adalah data indeks logistik Indonesia menurun berdasarkan data Bank Dunia.
“Kita bilang gini saja, Bank Dunia bilang biaya logistik kita 24 persen, 24 persen itu habis buat cerita dari ujung sini ke ujung sini. Dari gudang ke gudang,” ujar Pahala.
Ia menambahkan, panjangnya pelayanan birokrasi berubah setelah digitalisasi diterapkan. Ke depan, Pahala berharap bank dunia mau melakukan survei terbaru.
“Sekarang tinggal 12-13 persen. Kita sudah nantang ke Bank Dunia, ‘sok lah (ayo lah) disurvei’. Kita dengan senang hati disurvei supaya teman-teman terapresiasi,” tegas Pahala.
Lebih lanjut, ia menyebut apresiasi juga harus diberikan. Bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga untuk pihak swasta yang mengurusi pelabuhan.
“Bukan [hanya] teman teman [yang] kerja di BUMN atau pemerintah, [swasta] yang baik-baik juga perlu, mau ikut sistem, mau patuh, dia ngerasain sendiri kok kalau dibilang 12-13 persen. Kali saja dengan biaya logistik Indonesia, lihat saja logistik kita kayak apa. Kalau dia membaik artinya efisiensi itu terjadi,” ucap Pahala.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Irfan Teguh Pribadi
