auliyaumayna

Banyak narapidana mendapatkan tempat yang tidak layak saat berada di dalam lapas.

Usulan penghapusan SKCK ini bertujuan memudahkan mantan narapidana mencari pekerjaan usai bebas.

Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan dirinya sudah tak lagi bekerja di Visi Law.

MK memandang fenomena pengunduran diri caleg terpilih untuk mengikuti ajang Pilkada 2024, cerminan politik transaksional.

Melonjaknya harga kelapa bulat diakibatkan tingginya permintaan ekspor dan permintaan di dalam negeri.

Ombudsman RI menemukan 24 dari 63 sampel Minyakita yang isinya disunat pelaku usaha dari hasil uji petik yang dilakukan pada 16-18 Maret 2025.

Ombudsman menyebut Indonesia belum bisa menerapkan Coretax karena masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.

Ombudsman RI menemukan adanya potensi malaadministrasi pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Hasto mengeklaim, kasus Harun Masiku kerap menjadi alat politik untuk menekannya saat pemerintahan Jokowi.

Pahala Nainggolan sangat percaya bahwa digitalisasi bisa menekan celah korupsi dan memperbaiki pelayanan publik.

Sebelumnya, Hasto didakwa membantu Harun Masiku kabur dan memberi uang untuk menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

KPK terus mendalami proses kontrak antara SYL dengan kantor pengacara Visi Law.

KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) setelah Lebaran 2025.

Tom Lembong menyebut jaksa mengabaikan perintah majelis hakim, karena tak kunjung menyerahkan hasil audit BPKP.

KPK menahan dua tersangka dari PT Petro Energy (PT PE) terkait kasus dugaan korupsi pada pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

KPK mendalami soal komitmen fee dari tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, dan konsorsiumnya ke anggota DPR RI.

Meski melarang sidang live, hakim tetap memperbolehkan wartawan tetap meliput sidang Tom Lembong.

KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Visi Law terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.

Majelis hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada Tom Lembong sebelum pemeriksaan ahli terkait hasil audit BPKP.

Empat kuasa hukum, mantan Menteri Perdagangan,Tom Lembong, dikeluarkan dari ruang sidang  karena tak mengenakan toga.