Indeks Pulau Reklamasi

DPRD DKI lebih menyetujui untuk sistem zonasi dalam Raperda tersebut. Namun tidak secara keseluruhan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

WALHI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum reklamasi dijalankan selama ini.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.

Pembangunan di Pulau Reklamasi sudah sesuai PRK yang diatur dalam Pergub 206/2016. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono berpendapat revisi Perda RTRW dan RDTR tidak bisa dilakukan untuk melegitimasi penerbitan IMB pulau reklamasi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memperkirakan revisi Perda RDTR dan Perda RTRW akan bersifat akomodatif terhadap IMB Pulau Reklamasi.

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Usulan untuk melakukan hak interpelasi disampaikan oleh Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Reklamasi memang sudah dihentikan, demikian ucapan Anies Baswedan. Tapi, tidak untuk pembangunan di atasnya.

Apakah memungkinkan perumahan elite berdampingan dengan perkampungan nelayan? Kenapa tidak, kata Jakpro, apa ada yang aneh?

Jakpro sedang mempersiapkan masterplan pembangunan fasilitas di lahan kontribusi pengembang pulau reklamasi.  

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai landasan legalitasnya.

Gubernur Anies Baswedan tidak mau menjelaskan secara detail tentang IMB pulau reklamasi.

Komisi D DPRD DKI akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait ppenerbitan IMB Pulau Reklamasi

Izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi tidak diumumkan, tapi diklaim Anies Baswedan sudah sesuai prosedur.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan di pulau tersebut, sedangkan Anies tetap konsisten tak melanjutkan reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta masih bungkam soal isu penerbitan IMB Pulau Reklamasi