Indeks Pulau Reklamasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Benny Agus Chandra bungkam dan enggan bicara terkait isu penerbitan IMB yang dilakukan "diam-diam" oleh Pemprov DKI ke pengembang Pulau C dan D.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengecek soal perizinan bisnis kuliner bernama Food Street di Pulau D yang merupakan pulau reklamasi.

Food street muncul di Pulau Reklamasi. Anies Baswedan merasa tak kecolongan atas masalah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun fasilitas umum di Pulau Maju, salah satu pulau reklamasi yang dulu dikenal dengan Pulau D.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menyatakan aktivitas bisnis food street di Pulau Maju (Pulau D) tidak perlu dipersoalkan. Sebab, aktivitas food street di pulau itu bisa menarik kunjungan warga. 

Anies Baswedan menyatakan akan segera memeriksa kondisi di pulau maju. Jika ada aktivitas bisnis maupun pembangunan di pulau itu, Anies menegaskan pelakunya akan diberi sanksi. 

Penugasan Jakpro mengelola pulau reklamasi sebelum ada regulasi yang utuh dan transparan dinilai melangkahi aturan hukum.

Anies menyatakan Jakpro bertugas mengelola lahan hasil reklamasi, bukan pulau. Ia mengibaratkan pengelolaan lahan hasil reklamasi oleh Jakpro seperti mengelola tanah kosong. 

Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno menyatakan, saat ini mereka masih melakukan pembahasan internal soal pengelolaan tiga pulau reklamasi.

“Kalau jalan utama ini memang dibuka untuk umum. Biasanya suka dipakai warga sekitar nongkrong atau berolahraga"

Iman, salah satu petugas keamanan di Pulau D Reklamasi menyatakan, sejak sebulan lalu seluruh segel yang terpasang di pulau tersebut telah dicabut.

Fraksi PKS dan Hanura DPRD DKI Jakarta mengkritik keputusan Gubernur Anies Baswedan menunjuk Jakpro sebagai pengelola tiga pulau reklamasi.

Perubahan nama Pulau Reklamasi ini
dapat dimaknai sebagai penanda munculnya
harapan baru bagi warga DKI Jakarta.

Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengatakan raperda pulau reklamasi akan dibahas awal 2019.

Pulau-pulau reklamasi akan sepenuhnya mengutamakan kepentingan publik. Setidaknya begitu klaim Anies Baswedan dan perusahaan pelat merah yang ditugasi membangun.

"Isinya yang harusnya diperbaiki bukan hanya cangkang atau kulitnya."

Menurut Anies, perubahan nama Pulau Reklamasi ini dapat dimaknai sebagai penanda munculnya harapan baru bagi warga DKI Jakarta.

Anies Baswedan mengganti nama pulau C, D dan G. Keputusan Anies itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 tahun 2018.

Meski nanti gubernur
DKI berganti, pengajuan
izin kembali sulit dilakukan.