Indeks Presidential Threshold

MK menilai anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Hadar meminta MK segera memutuskan perkara presidential threshold guna menghindari ketidakjelasan posisi partai politik.

Jika tanpa adanya ambang batas, maka partai politik berkoalisi apabila memiliki kesepahaman, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal tersebut menghalangi partainya untuk mengajukan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

Jokowi sudah menandatangani UU Pemilu pada 16 Agustus lalu, meski masih ada beberapa bagian yang harus direvisi. Namun Johan Budi memastikan revisi itu tidak mengubah substansi.

Partai Gerindra akan meminta pertanggungjawaban Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai PDIP.

Arief sempat meminta maaf kepada Megawati terkait pernyataannya yang menyebut bahwa PDIP sering disamakan dengan PKI dan menipu rakyat.

Partai Gerindra akan melakukan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh buruh, ataupun tokoh ormas, salah satunya dengan Amien Rais.

Zulkifli Hasan menolak untuk mengomentari spekulasi bakal adanya koalisi antara partainya, dengan Partai Gerindra dan Demokrat serta PKS, yang sama-sama menolak presidential threshold.

Masinton meminta untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Joko Widodo mencontohkan, bila presidential threshold adalah 0 persen, presiden akan sulit mendapatkan dukungan di parlemen.

Gerindra memilih keluar saat pengesahaan RUU Pemilu agar tidak ditertawakan sejarah, kata Prabowo.

Putusan MK diharapkan dapat mengakhiri polemik ketentuan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra menilai, proses pencalonan PBB akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25 persen.

Ambang batas 20 persen pencalonan presiden dinilai sangat sulit untuk dipenuhi dan akan menutup aspirasi masyarakat serta kontestasi pemimpin negara.

Musyawarah mufakat, menurut Mega, adalah cara yang baik untuk menghasilkan keputusan yang jernih dan objektif dalam berdemokrasi.

Menurut Gatot, rencana untuk maju sebagai calon presiden tidak etis karena saat ini dirinya berada di bawah komando presiden.

Jokowi meminta kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan segala keputusan UU Pemilu agar menempuh jalur hukum.

Jokowi menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

PAN memilih abstain dalam pemungutan suara RUU Pemilu.