Indeks Presidential Threshold

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

Titi menjelaskan enam titik bahayanya presidential threshold yang terus membuat pemilu Indonesia menjadi stagnan.

Pasangan capres dan cawapres yang tak lolos ke putaran kedua diprediksi akan mendukung penantang Jokowi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden sangat diskriminatif.

"Kalau itu diterima, konstelasinya saya yakin pasti akan berubah total. 20 persen mungkin jadi 0 persen, atau mungkin menjadi angka tengah, itu akan membuka jalan," kata Roy.

“Ini bukan masalah kesulitan memilih nama atau tidak tapi kalkulasi politik itu harus matang. Kedua, tidak mudah memenuhi suara PT 20 persen."

Menurut Mardani, konstelasi politik akan berubah apabila presidential threshold berubah menjadi 0 persen.

Hadar berharap agar MK bisa memprioritaskan pembahasan uji materi Presidential Threshold

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Pemohon mengajukan enam alasan agar MK menghapus aturan presidential threshold di UU Pemilu.

Koalisi PKS dan Gerinda sudah memenuhi syarat presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Sesuai Rakernas, Partai Demokrat akan mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

Airlangga mengatakan putusan MK itu semakin memperkuat koalisi partai pemerintah untuk kembali mengusung Presiden Jokowi. 

Effendi menyatakan presidential threshold 20 persen akan membula peluang calon tunggal dalam Pilpres 2019.

MK menilai anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Hadar meminta MK segera memutuskan perkara presidential threshold guna menghindari ketidakjelasan posisi partai politik.

Jika tanpa adanya ambang batas, maka partai politik berkoalisi apabila memiliki kesepahaman, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal tersebut menghalangi partainya untuk mengajukan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

Jokowi sudah menandatangani UU Pemilu pada 16 Agustus lalu, meski masih ada beberapa bagian yang harus direvisi. Namun Johan Budi memastikan revisi itu tidak mengubah substansi.