Indeks Presidential Threshold

Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan ambang batas parlemen harus dihapus.

Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.

Penurunan presidential threshold jauh lebih penting daripada menurunkan batas usia capres & cawapres karena menyangkut kepentingan yang lebih luas.

Aksi Partai Ummat dan PSI tidak lepas dari keinginan kedua parpol itu mendapatkan elektabilitas dari figur kandidat potensial.

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik agar dapat kursi di parlemen.

Pengertian presidential threshold dalam Pemilu dan contohnya di Indonesia.

PKS meminta angka presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen, namun menurut MK hal tersebut bukan ranah wewenang MK.

PKS meyakini diturunkannya angka presidential threshold bisa mencegah konflik yang kerap terjadi akibat Pemilu.

Feri menilai ada sejumlah keuntungan bagi Presiden Jokowi bila berani keluarkan Perppu. Salah satunya ia akan nampak mematuhi konstitusi.

Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

Parpol nonparlemen berencana membuat poros koalisi baru dan akan menggugat ketentuan presidential threshold 20% ke MK.

PKS sedang mencari opsi lain mengubah aturan presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen selain menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Semestinya PAN yang punya kursi di DPR mengajak fraksi lain mendorong perubahan UU Pemilu usai MK berkali-kali menolak uji materi PT 20%.

KPK mengaku sangat fokus pada aktivitas pencegahan korupsi di sektor politik. Namun KPK belum pernah membahas mengenai ketentuan presidential threshold.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen atau presidential threshold tidak sesuai konstitusi. Parpol nonparlemen bersiap menggugat ke MK.