Indeks Presidential Threshold
Masalah DPR Bukan pada Kuantitas Parpol, tapi Kualitas Kerja
Masalah utama DPR bukan pada jumlah parpol, tetapi lebih kepada kualitas parpol dan kadernya di parlemen. Setuju?
Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru usai MK menghapus presidential threshold 20 persen.
MK Hapus Ambang Batas, Partai Buruh: Tak Perlu Revisi UU Pemilu
Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.
Titi Anggraini: Penghapusan PT 20% Baru Awal dari Perjuangan
Menurut Titi, pasal presidential threshold 20 persen sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945.
MK Hapus Presidential Threshold, Menteri Karding: Bikin Rumit
Penghapusan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, dinilai mempersulit pelaksanaan pemilu ke depan.
Kawal Putusan Presidential Threshold Jangan Sampai Diakali Rezim
Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.
Cerita di Balik Mahasiswa UIN Jogja Uji Materi PT 20% ke MK
MK menghapus syarat PT 20 persen berkat uji materi yang diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana ceritanya?
Cak Imin Singgung Trauma Kalah saat Bicara PT 20% Dihapus MK
Muhaimin mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak tidak realistis untuk pemilu Indonesia.
Partai Buruh akan Usung Capres Sendiri usai PT 20 Persen Dihapus
Partai Buruh berencana memulai rakernas pada Februari 2025 sebagai titik awal untuk menentukan mekanisme capres-cawapres yang diusung di masa depan.
Perindo Janji Kawal Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Perindo menyambut baik keputusan MK yang menghapus ketentuan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.
Yusril: Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Final
Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, final dan mengikat.
PDIP Dorong Rekayasa Koalisi usai Presidential Threshold Dihapus
Pengaturan mekanisme kerja sama partai tanpa menghilangkan hak partai mencalonkan kandidat membuat kandidat terpilih tetap punya dukungan di parlemen.
Respons Parpol Setelah MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Sejumlah partai ada yang menyambut baik putusan MK, tetapi ada pula yang kaget hingga menekankan status pasal sebagai open legal policy.
DPR Jamin Tindaklanjuti Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.
MK Kembali Gelar Sidang Putusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Sebanyak empat perkara terkait ambang batas pencalonan presiden akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, salah satunya diajukan Titi Anggraini.
Fahri Hamzah: Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus
Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan ambang batas parlemen harus dihapus.
Ambang Batas Parlemen Diubah, Bagaimana Presidential Threshold?
Pertimbangan MK memutuskan ada perubahan pada ambang batas parlemen bisa diberlakukan pada presidential threshold.
Turunkan Presidential Threshold Dulu, Baru Usia Capres-Cawapres
Penurunan presidential threshold jauh lebih penting daripada menurunkan batas usia capres & cawapres karena menyangkut kepentingan yang lebih luas.
Partai Buruh Yakin Gugatan Presidential Threshold Dikabulkan MK
Partai Buruh telah menemukan celah agar gugatan presidential threshold bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bawa 3 Tuntutan, Partai Buruh akan Gelar Aksi di MK & Istana
Tiga tuntutan Partai Buruh, yaitu pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker, revisi parliamentary threshold 4% dan pencabutan presidential threshold 20%.