Indeks Presidential Threshold

MK menolak gugatan soal presidential threshold yang diajukan Gatot Nurmantyo & politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono.

PKS menolak ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tak sesuai dengan konstitusi.

Mereka menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Sejumlah parpol mulai menjajaki koalisi jelang Pilpres 2024. Upaya membentuk poros ketiga pun mulai terbuka. Bagaimana peluangnya?

BMI mendukung upaya penghapusan aturan ambang batas presiden karena berpotensi melahirkan calon tunggal.

Kunto menilai sulit bagi parpol besar mendukung penghapusan atau penurunan presidential threshold kecuali ada benefit yang diperoleh dari revisi ini.

PKB menilai ambang batas pencalonan presiden tetap dibutuhkan karena perolehan suara serta elektoral masing-masing partai berbeda-beda.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung wacana peniadaan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Aturan ambang batas pencalonan presiden kembali digugat di MK meski berkali-kali gagal. Kali ini giliran Gatot Nurmantyo yang uji materi.

Gatot meminta ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diubah dari 20 persen menjadi nol persen.

Sistem ambang batas presiden (presidential threshold) dinilai melemahkan demokrasi dan sistem presidensiil di Indonesia.

Ketua DPP Nasdem Saan Mustofa menganggap dua kandidat pilpres menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Giring Ganesha akan maju di Pilpres 2024. Masalahnya segala syarat yang memungkinkan itu sulit tercapai.

Ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi kuncian partai besar terhadap partai dengan perolehan suara kecil di parlemen.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

"Ada polarisasi dan keterbelahan dalam kelompok masyarakat yang luar biasa," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan sulit lolos ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. 

Puskapol Universitas Indonesia menyetujui jika ada perubahan Undang-undang Pemilihan Umum soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.