Indeks Presidential Threshold

PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

"Ada polarisasi dan keterbelahan dalam kelompok masyarakat yang luar biasa," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan sulit lolos ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. 

Puskapol Universitas Indonesia menyetujui jika ada perubahan Undang-undang Pemilihan Umum soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. 

"Peraturan ini [presidential threshold] justru mengebiri hak masyarakat dalam berpolitik."

Titi menjelaskan enam titik bahayanya presidential threshold yang terus membuat pemilu Indonesia menjadi stagnan.

Pasangan capres dan cawapres yang tak lolos ke putaran kedua diprediksi akan mendukung penantang Jokowi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden sangat diskriminatif.

"Kalau itu diterima, konstelasinya saya yakin pasti akan berubah total. 20 persen mungkin jadi 0 persen, atau mungkin menjadi angka tengah, itu akan membuka jalan," kata Roy.

“Ini bukan masalah kesulitan memilih nama atau tidak tapi kalkulasi politik itu harus matang. Kedua, tidak mudah memenuhi suara PT 20 persen."

Menurut Mardani, konstelasi politik akan berubah apabila presidential threshold berubah menjadi 0 persen.

Hadar berharap agar MK bisa memprioritaskan pembahasan uji materi Presidential Threshold

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Pemohon mengajukan enam alasan agar MK menghapus aturan presidential threshold di UU Pemilu.

Koalisi PKS dan Gerinda sudah memenuhi syarat presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Sesuai Rakernas, Partai Demokrat akan mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

Airlangga mengatakan putusan MK itu semakin memperkuat koalisi partai pemerintah untuk kembali mengusung Presiden Jokowi. 

Effendi menyatakan presidential threshold 20 persen akan membula peluang calon tunggal dalam Pilpres 2019.