Indeks Ppn 12 Persen

Masyarakat yang terlanjur memungut PPN 12 persen untuk barang nonmewah, dapat melakukan pengembalian kelebihan pajak tersebut.

Nihilnya waktu bagi dunia usaha untuk melakukan persiapan dalam implementasi kebijakan PPN 12 persen pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kemenkeu menyebut penyesuaian tarif PPN 12 persen hanya untuk barang tertentu itu mepet dengan penerapan kebijakan tersebut.

KPBB memandang negara akan mendapatkan pendapatan negara lebih besar dari cukai karbon dibandingkan menaikkan PPN menjadi 12 persen.

Cara hitung PPN 12 persen berdasarkan PMK 131 Tahun 2024. Simak tarif untuk barang kena pajak mewah, barang dan jasa selain barang mewah, dan masa transisi.

Untuk mengurai kebingungan di masyarakat, pemerintah dan DPR seharusnya membahas revisi UU HPP.

Ditjen Pajak memastikan layanan streaming berlangganan seperti Netflix tetap pada tarif PPN 11 persen.

Kebijakan ini ditujukan bagi pengusaha ritel yang terlanjur menyesuaikan sistem dengan tarif PPN 12 persen.

Kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah akan berlaku 1 Februari 2025. Berikut daftarnya.

Pemerintah juga menggelontorkan dukungan pada industri padat karya, dengan melakukan revitalisasi modal diberi pinjaman subsidi bunga lima persen.

Tarif PPN 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor berlaku untuk barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen untuk layanan streaming dinilai akan membuat perusahaan kehilangan sebagian pelanggan. Kok bisa?

Sepanjang 2024 terdapat sejumlah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah menuai kontroversi. Apa saja? Berikut detailnya.

Zulhas minta setop polemik PPN 12 persen dan perdebatan publik usai Prabowo umumkan bahwa kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah.

Pemerintah kembali menegaskan bahwa PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Aturan lebih lanjut akan segera dikeluarkan dalam bentuk PMK.

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berjanji produk pangan dalam negeri bebas kenaikan PPN 12 persen.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, meminta semua pihak tak mengacaukan hitung-hitungan objek pajak yang dikenakan PPN 12 persen.

Aria Bima mengingatkan agar MKD tidak berfungsi seperti polisi ketika anggota DPR tengah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Rieke diadukan ke MKD DPR terkait tuduhan penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Direktorat Jenderal Pajak RI juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini, menyebut klaim tersebut sebagai hoaks.