Indeks Ppn 12 Persen

Dirjen Pajak meminta masyarakat melihat kenaikan PPN dari sisi lain: banyak kebutuhan dasar rakyat yang tak kena kebijakan ini, dan pembangunan fasilitas.

Banyak dampak yang timbul apabila pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada 2025. Apa saja?

Kenaikan PPN 12 persen, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah dibahas dengan alot antara pemerintah dan DPR RI.

Said Iqbal menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal.

Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi beban bagi kelas menengah. Lalu, apa solusinya?

Aprindo berharap pelaksanaan kebijakan tarif PPN 12 persen ditunda selama 1-2 tahun demi memperbaiki daya beli publik.

Sri Mulyani akan tetap menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 1 Januari 2025.

Jika revisi UU belum dilakukan, ketetapan penaikan PPN masih akan berjalan sesuai baleid.

Kemenkeu menyerahkan rencana kenaikan tarif PPN 12 persen di 2025 kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Rencana kenaikan PPN 12% yang akan mengerek pajak Kegiatan Membangun Rumah Sendiri menjadi 2,4% lagi-lagi membebani rakyat di tengah turunnya daya beli.

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12,5 persen pada awal 2025 berpotensi membuat ekonomi Indonesia terkontraksi. Kok bisa?

Menurut Sri Mulyani, kenaikan PPN masih dalam perhitungan RAPBN 2025, sehingga kepastian PPN tersebut nantinya akan tertuang dalam APBN.

Terkait kenaikan PPN jadi 12 persen, pemerintah memantau perkembangan terkini, termasuk masukan-masukan dari masyarakat dan dampak keberlanjutannya.

Selain akan picu PHK massal, sejumlah ekonom menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan membuat turunnya daya beli, dan berkurangnya ekspansi usaha. 

Rencana pemberlakuan PPN untuk sekolah atau jasa pendidikan di RUU KUP menuai polemik. Apa dampaknya bila terealisasi?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengklaim sampai saat ini DPR belum menerima draf RUU KUP yang menuai protes dari publik.

Asosiasi pedagang IKAPPI dan asosiasi petani APTRI menolak rencana pemerintah terkait sembako dikenakan PPN.

Ekonom Bhima Yudistira mengkritik rencana penerapan multitarif PPN yang menyasar barang-barang kebutuhan pokok.