Indeks Ppn 12 Persen

Kenaikan cukai rokok dinilai lebih urgen ketimbang pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen awal 2025. Mengapa?

APPBI menilai, kebijakan stimulus januari-februari tidak mengkhawatirkan karena high season sementara pemerintah tidak memperhatikan saat low season.

Gus Yahya menilai, penjelasan utuh pemerintah bisa membuat masyarakat memahami logika berpikir kenaikan PPN 12 persen yang berlaku pada 2025 mendatang.

DJP Kemenkeu mengingatkan jasa layanan transaksi uang elektronik telah diatur di UU PPN yang berubah menjadi UU HPP sehingga dikenakan PPN 12 persen.

Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen 2025, di sisi lain perusahaan banyak yang luput dari pembayaran pajak. Kok bisa?

Meski belanja online masih bergairah, tapi ada kekhawatiran minat belanja masyarakat tahun depan akan berkurang. Mengapa?

Perwakilan massa mengaku tidak menutup kemungkinan akan kembali turun ke jalan jika kebijakan PPN 12 persen tetap berjalan di masa depan.

Arief mengaku mereka hanya ingin menyerahkan petisi penolakan langsung ke Setneg, tetapi diadang oleh kepolisian sehingga tidak bisa maju ke Setneg.

Zulhas membantah bahwa komoditas pangan, beras premium, dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025.

Namun, BI mengingatkan bahwa ada faktor lain selain besaran PPN yang bisa mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Susi mengaku, pemerintah masih punya waktu untuk menyusun aturan hingga akhir bulan Desember 2024 untuk merilis aturan tersebut.

Komoditas beras premium tidak dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada tahun depan.

Kenaikan PPN 12 persen resmi akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Bagaimana aturan detailnya?

Airlangga mengklaim kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan gagasan atau produk pemerintah pusat.

Sri Mulyani memastikan tidak hanya barang, tetapi juga sektor jasa pelayanan kesehatan premium seperti rumah sakit VIP akan dikenakan PPN 12 persen.

PLN mengeklaim hanya 400 ribu dari total 84 juta pelanggan PLN dikenakan kenaikan PPN imbas kebijakan PPN 12% di Januari 2025.

Pemberlakuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam memberi perhatiannya terhadap perekonomian kelas menengah.

Pemerintah memberlakukan kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Sri Mulyani memastikan bahwa pelaksanaan PPN sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Deputi Direktur CITA, Ruben Hutabarat, menilai penerapan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah merupakan kebijakan yang moderat atau win-win solution.