Indeks Pp Pengupahan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026 telah berada di meja Presiden Prabowo untuk ditandatangani.

Sejumlah perwakilan buruh membantah pernyataan Menkopolkam, Budi Gunawan, tentang upah tinggi yang dinilai jadi penyebab perusahaan bangkrut. 

Massa buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025.

Pemerintah dinilai wajib mematuhi keputusan MK soal pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan. 

Penentuan upah minimum menjadi isu tahunan yang kerap direspons buruh lewat demo. Bagaimana penentuan formula yang ideal?

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.

Keputusan Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 disambut baik buruh, diprotes pengusaha, dan disayangkan Kemnaker.

Buruh yang tergabung dalam KSPI akan mogok nasional pada 6-8 Desember 2021 kalau UMP 2022 masih mengacu pada PP 36/2021.

Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.

Revisi terhadap PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai oleh CORE dapat menghambat masuknya investasi asing di Indonesia.

Tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi PP Pengupahan akan kembali disuarakan oleh sejumlah organisasi buruh dalam aksi May Day 2019.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sapto justru menilai PP 78/2015 tentang pengupahan sudah sesuai dengan aspirasi buruh. 

Sejumlah buruh anggota KSPSI meminta Ma'ruf Amin mendorong revisi PP Pengupahan jika menang di Pilpres 2019. 

KSPI menilai PP 78/2015 tentang Pengupahan mengembalikan rezim upah murah yang pernah ada di era Orde Baru. 

Kadin menilai formula kenaikan Upah Minimum Provinsi, yang ditetapkan pemerintah, sudah tepat sekaligus bisa mengerek daya beli masyarakat Indonesia.

KSPI menuntut penentuan upah minimum kembali mengacu ke UU Ketenagakerjaan karena PP Pengupahan sudah terbukti gagal mengerek nilai gaji dan kesejahteraan buruh.

PP 78/2015 tentang pengupahan menjadi instrumen para buruh untuk mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.