Indeks Pp Pengupahan
Tolak UMP dengan PP 36/2021, Buruh Ancam Mogok Kerja Bulan Depan
KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Moeldoko soal UU Ciptaker & Potensi Kekacauan Penentuan UMP 2023
Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
KSP Moeldoko Klaim Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.
Anies Revisi UMP DKI 2022: Disambut Baik Buruh, Diprotes Pengusaha
Keputusan Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 disambut baik buruh, diprotes pengusaha, dan disayangkan Kemnaker.
Suara-Suara Buruh soal UU Cipta Kerja yang Tak Dipedulikan Jokowi
Buruh yang tergabung dalam KSPI akan mogok nasional pada 6-8 Desember 2021 kalau UMP 2022 masih mengacu pada PP 36/2021.
Gebrak Minta Setop Pengupahan Pakai Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
Polemik Penentuan UMP 2022 & Tuntutan Kesejahteraan Buruh
KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.
CORE Sebut Revisi PP Pengupahan Dapat Hambat Investasi
Revisi terhadap PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai oleh CORE dapat menghambat masuknya investasi asing di Indonesia.
Serikat Buruh Belum Satu Suara soal Revisi PP Pengupahan
Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sapto justru menilai PP 78/2015 tentang pengupahan sudah sesuai dengan aspirasi buruh.
Buruh akan Kembali Tuntut Revisi PP Pengupahan saat May Day 2019
Tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi PP Pengupahan akan kembali disuarakan oleh sejumlah organisasi buruh dalam aksi May Day 2019.
Anggota KSPSI Minta Ma'ruf Revisi PP Pengupahan Jika Menang Pilpres
Sejumlah buruh anggota KSPSI meminta Ma'ruf Amin mendorong revisi PP Pengupahan jika menang di Pilpres 2019.
KSPI Tuding PP Pengupahan Kembalikan Rezim Upah Murah di Era Orba
KSPI menilai PP 78/2015 tentang Pengupahan mengembalikan rezim upah murah yang pernah ada di era Orde Baru.
Kadin: Formula Kenaikan UMP Sudah Tepat dan Bisa Perkuat Daya Beli
Kadin menilai formula kenaikan Upah Minimum Provinsi, yang ditetapkan pemerintah, sudah tepat sekaligus bisa mengerek daya beli masyarakat Indonesia.
KSPI Tuding PP Pengupahan Gagal Sejahterakan Buruh
KSPI menuntut penentuan upah minimum kembali mengacu ke UU Ketenagakerjaan karena PP Pengupahan sudah terbukti gagal mengerek nilai gaji dan kesejahteraan buruh.
Tolak UMP DKI Rp3,64 Juta, Buruh Bandingkan Anies dengan Ahok
PP 78/2015 tentang pengupahan menjadi instrumen para buruh untuk mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
UMP 2018: DKI Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah di Jawa
UMP yang ditetapkan gubernur akan menjadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota.
Anies Baswedan Klaim UMP DKI 2018 Untungkan Buruh dan Pengusaha
Penetapan UMP DKI Jakarta 2018, menurut Anies, sudah mengakomodir kepentingan buruh sekaligus pengusaha.
Anies Tetapkan UMP 2018 DKI Rp3,64 Juta, di Bawah Tuntutan Buruh
“Dengan begitu, kita menetapkan UMP Jakarta untuk 2018 sebesar Rp3.648.035," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sandiaga Harap Kebijakan UMP Bisa Sejahterakan Pekerja
Kebijakan terkait UMP diharapkan dapat memberikan win-win solution bagi para pekerja.
Menghitung Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2018
Penentuan UMP 2018: Besaran UMP 2017 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu 3,72 persen + 4,99 persen menjadi 8,71 persen.