tirto.id - Sejumlah anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendatangi kediaman cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Dalam kunjungan tersebut, mereka meminta Ma’ruf mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jika menang di Pilpres 2019.
Ketua Tim Relawan KSPSI Jusuf Rizal menyatakan PP yang dibuat pada masa awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan buruh.
Jika menang di Pilpres 2019, Jusuf berharap Ma'ruf bisa memberikan masukan kepada Jokowi untuk membenahi aturan pada masa kepemimpinannya di periode pertama tersebut.
“Ma’ruf merespons baik dan beliau katakan sudah jadi tugas pemerintah jika terpilih akan melakukan perubahan perbaikan, misalnya mengurangi tenaga kerja asing,” kata Jusuf.
Jusuf menilai PP 78/2015 sebenarnya secara substansi sudah mengatur berbagai hal tentang perjanjian kerja. Namun, aturan itu perlu disempurnakan agar dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi kaum pekerja.
“Kami KSPSI meminta untuk menyempurnakan PP yang berpihak kepada kepentingan pekerja,” ucap Jusuf.
Sedangkan Ma’ruf Amin berjanji akan memperhatikan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan yang disampaikan para pekerja tersebut. Menurut Ma’ruf, bukan hanya pekerja, tetapi perusahaan juga harus dibuat nyaman dengan aturan tersebut agar saling menguntungkan.
Meski begitu, Ma’ruf tidak menyatakan akan segera merevisi PP tersebut jika ia dan Jokowi menang di Pilpres 2019. Meski menyatakan peran buruh penting bagi ekonomi, Ma'ruf belum menyebutkan solusi untuk menyejahterakan buruh.
“Pemilik modal juga harus punya rasa keinginan untuk menyejahterakan pekerja atau buruh. Buruh juga harus bekerja dengan optimal supaya perusahaannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat menguntungkan,” kata Ma’ruf.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
