Menteri Ketenagakerjaan meminta agar penetapan Upah Minimum Provinsi berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. PP tentang Pengupahan itu dinilai sebagai kebijakan terbaik untuk kepentingan semua pihak.
Jelang batas terakhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) awal November nanti, keriuhan suara buruh kembali mewarnai kegiatan rutin akhir tahunan ini. Aksi buruh di jalanan hingga perdebatan dalam rapat dewan pengupahan jadi kisah yang selalu berulang dan tak berkesudahan.