Indeks Pimpinan Kpk

Momen rekrutmen Calon Pimpinan dan Dewas KPK bisa jadi secercah harapan bagi masyarakat. Mereka menginginkan pimpinan KPK yang berintegritas dan independen.

Pansel KPK memastikan jawaban peserta akan dinilai oleh akademisi yang ahli di bidangnya sekaligus menjelaskan kriteria penilaian tes tulis.

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Jangan sampai terulang memilih sosok pimpinan dan dewas yang menambah rusak lembaga KPK.

Alexander Marwata menyayangkan Dewas yang bisa memanggil pegawai KPK tanpa harus meminta izin ke pimpinan.

Setelah menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil, Pansel KPK mengaku akan segera menyusun profil asesmen untuk karakteristik Pimpinan dan Dewas KPK.

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Alexander Marwata menilai mantan pimpinan KPK bisa memberikan gambaran sosok yang tepat untuk memimpin KPK.

Novel Baswedan dkk meminta batas usia pimpinan KPK dikembalikan menjadi 40 tahun seperti yang pernah diatur di UU KPK yang lama.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.

Ketua Dewas KPK menyatakan siap hadir jika Bareskrim Polri memanggil dirinya terkait laporan Nurul Ghufron.

Jokowi diminta membentuk Pansel KPK yang bisa mencari Dewas berintegritas menjaga etika pimpinan KPK.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.

Nurul Ghufron meyakini dirinya tidak bersalah melakukan pelanggaran etik.

Dari Firli Bahuri, Lili Pintauli, Alexander Marwata, Johanis Tanak, hingga Nurul Ghufron, semuanya pernah melanggar etik. KPK busuk dari kepala.

ICW meminta Gufron sebaiknya menjalani persidangan daripada mencari kesalahan.

"Saya tidak melihat pemerintah serius untuk mengisi kursi pimpinan KPK menjadi penuh lagi. Saya tidak melihat kesungguhan itu," ungkap La Ode M. Syarief.

Pemilihan calon pengganti Firli Bahuri diminta tidak hanya didasarkan pada subjektivitas untuk mengamankan kepentingan Presiden maupun DPR.