Indeks Pimpinan Kpk

Alex yang dijadwalkan diperiksa tentang kasus pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, meminta pemeriksaan ditunda pekan depan.

Sebelum Alexander Marwata, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memanggil Eko Darmanto sebagai saksi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengeklaim sudah mengklarifikasi soal pertemuan antara dirinya dengan terpidana korupsi Eko Darmanto.

Pimpinan KPK periode 2024-2029 harus membawa lembaga antirasuah sebagai penegak hukum serta mematuhi aturan, bukan menjadi oposisi.

IM57+ Institute berharap KPK bisa mendapatkan pimpinan yang baik tanpa terlibat dalam pelanggaran kode etik.

Nama pimpinan KPK saat ini, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, lolos dalam daftar 40 calon pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

Momen rekrutmen Calon Pimpinan dan Dewas KPK bisa jadi secercah harapan bagi masyarakat. Mereka menginginkan pimpinan KPK yang berintegritas dan independen.

Pansel KPK memastikan jawaban peserta akan dinilai oleh akademisi yang ahli di bidangnya sekaligus menjelaskan kriteria penilaian tes tulis.

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Jangan sampai terulang memilih sosok pimpinan dan dewas yang menambah rusak lembaga KPK.

Alexander Marwata menyayangkan Dewas yang bisa memanggil pegawai KPK tanpa harus meminta izin ke pimpinan.

Setelah menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil, Pansel KPK mengaku akan segera menyusun profil asesmen untuk karakteristik Pimpinan dan Dewas KPK.

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Alexander Marwata menilai mantan pimpinan KPK bisa memberikan gambaran sosok yang tepat untuk memimpin KPK.

Novel Baswedan dkk meminta batas usia pimpinan KPK dikembalikan menjadi 40 tahun seperti yang pernah diatur di UU KPK yang lama.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.

Ketua Dewas KPK menyatakan siap hadir jika Bareskrim Polri memanggil dirinya terkait laporan Nurul Ghufron.

Jokowi diminta membentuk Pansel KPK yang bisa mencari Dewas berintegritas menjaga etika pimpinan KPK.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.