Indeks Pimpinan Kpk

MK berpandangan masa jabatan pimpinan KPK terikat periodisasi terbatas, sehingga mekanisme yang lebih tepat adalah nonaktif, bukan mundur permanen.

Pemohon menilai aturan tersebut tidak tegas sehingga membuka peluang bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menjabat jabatan sipil tanpa harus mundur.

Dewas menilai pertemuan pimpinan KPK dengan saksi di suatu perkara bisa saja dilakukan, tetapi sebaiknya dihindari.

Pihak KPK mengatakan kegiatan itu bersifat terbuka dan Johanis Tanak hadir sebagai narasumber.

Johanis Tanak berdalih kehadirannya di acara tersebut tidak melanggar aturan karena disetujui oleh pimpinan KPK lainnya.

KPK tetap bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi seperti pencegahan dan penindakan di BUMN.

Capim KPK, Fitroh Rohcayanto, mengonfirmasi jadwal pelantikan Capim dan Dewas KPK tersebut.

Penurunan integritas para pimpinan KPK merupakan kekurangan dari kinerja Dewas KPK selama lima tahun menjabat.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan terdapat beberapa barang yang tak kunjung laku setelah beberapa kali dilelang.

DPR mengesahkan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Bila terus mangkir pemeriksaan, Sahbirin Noor tidak dapat protes apabila ada yang menyeret dirinya saat proses pemberian keterangan.

Menurut koordinator MAKI, Pimpinan dan Dewas KPK saat ini tidak sah secara hukum karena diajukan oleh Presiden Jokowi sebelum ia purnatugas dari jabatannya.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Menurutnya, saat ini bukan lagi waktunya untuk meributkan soal siapa yang terpilih dan seperti apa sosok yang terpilih jadi Pimpinan KPK.

Anggota DPR, Nasir Djamil, meminta Setyo tidak melakukan kesalahan pimpinan di era sebelumnya seperti melanggar etik dan memimpin KPK kolektif kolegial.

Total harta Setyo tercatat tanpa utang dan dilaporkan dalam laporan periodik dengan jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Melalui surat elektronik, seorang pegawai KPK yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan Pimpinan KPK yang menurutnya tak profesional dan tebang pilih.

Alexander Marwata mengajukan uji materi Pasal 36 Ayat a yang menjerat dirinya setelah bertemu dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. 

Hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pimpinan KPK mendatang dan Presiden Prabowo Subianto yang disebut sangat peduli dengan pemberantasan korupsi.

Karyoto mengatakan, koordinasi dengan Dewas KPK dilakukan karena kasus pertemuan Pimpinan KPK, Alexander Marwata, dengan Eko Darmanto berkaitan isu etik.