tirto.id - Pansel KPK menggelar pertemuan dengan kelompok masyarakat sipil di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (10/6/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Ketua Pansel KPK, M. Yusuf Ateh, mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat sipil.
"Hari ini mungkin paling lama rapatnya, dua jam lebih masukannya banyak sekali, dan kami terima kasih masukan yang diberikan dari teman-teman masyarakat sipil," kata Ateh saat memberikan keterangan di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.
Ia pun mengaku akan segera menyusun profil asesmen untuk karakteristik Pimpinan maupun Dewas KPK.
"Hari ini kami langsung akan rapat lagi untuk menyelesaikan profil asesmen untuk calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon doa dan dukungan, kami akan bekerja lagi setelah ini," kata Ateh.
Sejumlah masyarakat sipil mengaku sudah menyampaikan catatan dalam pertemuan dengan pansel. Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, berterima kasih pansel sudah berkomunikasi dengannya. Ia pun memastikan bahwa masyarakat sipil akan mengawal proses seleksi demi menjaga lembaga antikorupsi lebih baik.
"Pada prinsipnya kami akan mengawal proses seleksi, mengawal pansel bekerja semaksimal mungkin untuk menemukan calon Pimpinan KPK termasuk Dewas KPK," kata Agus di lokasi.
Agus tidak bisa merinci detail saran yang disampaikan. Akan tetapi, ia memastikan bahwa masyarakat sipil ingin Capim maupun Dewas KPK dapat bekerja menangani situasi lembaga antirasuah yang karut-marut, dilemahkan, serta mencari solusi di tengah masalah tersebut.
"Tentu selalu ada celah atau peluang yang bisa kita dorong untuk memaksimalkan calon Pimpinan KPK dan calon Dewas KPK ke depan yang bisa bekerja untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik," kata Agus.
Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, mengingatkan bahwa banyak masalah di internal KPK, terutama berkaitan kepercayaan publik. Ia berharap agar pansel dapat mengedepankan masalah integritas, salah satunya soal masalah kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
"Jadi kalau ada penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara tidak patuh LHKPN baik terlambat atau tidak melapor, mereka harus sedini mungkin mencoret calon yang bersangkutan," kata Kurnia.
Kedua, ia berharap agar stigma pimpinan KPK yang harus diisi penegak hukum harus dihapus. Ia beralasan, tidak ada aturan bahwa pimpinan KPK berasal dari penegak hukum.
"Bagi kami pandangan itu adalah pandangan yang keliru, karena berdasarkan undang-undang tidak ada juga kewajiban pimpinan KPK diisi oleh penegak hukum, malah justru rawan menimbulkan konflik kepentingan," kata Kurnia.
Ketiga, ia mendorong pansel mau menjemput bola untuk mencari kandidat pimpinan dan dewas. Ia mengatakan, tidak sedikit masyarakat enggan mendaftar karena meragukan pemerintah saat ini.
"Banyak pihak meragukan, baik meragukan pansel, meragukan pemerintah saat ini, maupun meragukan kelembagaan KPK. Mereka harus memiliki lis orang-orang yang kompeten, berani berintegritas, untuk meminta langsung mendaftar sebagai Pimpinan maupun Dewas KPK, dan kami berharap agar mereka akomodatif," kata Kurnia.
Sementara itu, eks Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, berterima kasih atas diskusi dengan pansel. Ia mengaku ada masukan dan harapan.
"Ternyata pansel mengharapkan masukan betul-betul yang diinginkan dan diharapkan masyarakat, tentu media juga ikut berkontribusi untuk membantu pansel menghasilkan Pimpinan KPK yang dapat diterima masyarakat dan baik buat negeri," kata Syarief.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi
