Indeks Pimpinan Kpk

Empat pimpinan KPK yang lain memiliki peluang besar ditunjuk Jokowi menjadi Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri.

Mochammad Jasin memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.

KPK juga akan memfasilitasi penyidik Polda Metro Jaya apabila membutuhkan pemeriksaan kasus pemerasan SYL.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, laporan kepada Dewas KPK sebagai bentuk kontrol masyarakat kepada lembaga antirasuah.

Polda Metro Jaya menyampaikan kronologi laporan dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menepis kabar yang menyebutkan dirinya menerima sejumlah uang dari Syahrul Yasin Limpo.

Kapolri Sigit akan mengecek ke Polda Metro Jaya soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara korupsi di Kementan.

Firli Bahuri menegaskan tidak pernah terjadi pertemuan antara pimpinan KPK dengan tahanan KPK di lantai 15, Gedung Merah Putih.

Novel Baswedan menilai peran Dewas KPK juga lemah, bahkan cenderung melindungi setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai hingga pimpinan KPK.

Jubir KPK menegaskan semua tahanan tidak bisa naik ke area pimpinan KPK pada lantai 15 Gedung Merah Putih.

TNI menjamin proses hukum tetap berjalan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan personel militer aktif di Basarnas.

Isnur mengatakan terdapat kekacauan dalam koordinasi hingga komunikasi di tubuh KPK, mulai dari bawahan hingga struktur pimpinan.

Pungli di Rutan KPK bisa membuat kepercayaan publik dan integritas KPK makin menurun.

Jokowi memilih menunggu hasil kajian dari Menko Polhukam sebelum memberikan tanggapan terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini dinilai akan sangat tergantung terhadap komitmen pimpinan tertinggi negara.

Firli Bahuri berjanji selama masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang hingga Desember 2024 tidak akan ada proses hukum yang cacat.

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun dinilai tidak konstitusional dan tidak adil.